Muspandi: Pemprov Kaltim Tidak Serius Menangani Infrastruktur Jalan Sotek-Sepan

INDCYBER.COM,SAMARINDA-Warga melakukan aksi tutup jalan di ruas akses jalur lintas provinsi di Kelurahan Sepan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (28/5/2020) yang lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selaku pemilik kewenangan.

Dari informasi, penutupan jalan menggunakan pohon pisang, kayu dan ranting pohon dilakukan sejak kemarin, (26/5/2020). Usai hujan deras, ruas jalan yang terdiri dari agregat tanah menjadi becek, berlumpur bahkan berair. Akibat penutupan tersebut, kendaraan yang hendak melintas menjadi terhambat.

Wakil Bupati PPU Hamdam Pangrewa saat dikonfirmasi indcyber.com via telepon mengatakan jika Pemkab PPU hanya bersifat sementara.

“Kita tangani saja sementara. Agar tetap bisa dilalui. Agar aktivitas warga tidak terganggu. Kita hanya bisa seperti itu. Namanya bukan kewenangan kita, ya kami hanya bisa seperti itu,” ujar Hamdan.

Penanganan yang dilakukan oleh UPT PU Kecamatan hanya sebatas penimbunan agregat dan batu seadanya untuk menutup kubangan air. Kendati begitu, lanjutnya, jika hujan kembali turun, tidak menutup kemungkinan jalan kembali rusak dan berkubang.

Menanggapi hal ini anggota Komisi III DPRD Kaltim Muspandi yang juga wakil rakyat Dapil PPU-Paser menyatakan kritikan pedas kepada Pemprov Kaltim karena ia nilai dalam menangani kerusakan jalan yang menghubungkan tiga Provinsi tersebut tidak serius.

“Jalan ini (Sotek-Sepan,red) sudah lama saya teriakkan untuk dilakukan perbaikan ke Dinas PUPR Kaltim namun hanya sekedar respon tidak ada aksi nyata.Ada perbaikan tapi hanya dititik tertentu bukan jalur Sotek-Sepan,”ungkap Politisi Senior PAN ini kepada indcyber.com, Rabu (10/6/2020).

Muspandi juga menegaskan jika ia terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kaltim agar jalur tersebut segera diperbaiki dan diusulkan untuk peningkatan jalur tersebut.Karena jalur tersebut alternatif yang menghubungkan tiga Provinsi, yakni Kaltim, Kalsel dan Kalteng.

“Saya sebagai wakil rakyat Dapil PPU-Paser tak henti hentinya terus berkoordinasi mendorong Dinas terkait segera memperbaiki jalur tersebut karena merupakan salah satu gerbang masuk Ibu Kota Baru yang menghubungkan tiga Provinsi, yakni Kaltim, Kalsel dan Kalteng.Malu sebagai orang Kaltim jika jalur menuju IKN rusak parah, ini bukti jika Pemprov Kaltim tidak pernah serius untuk memperbaiki jalur tersebut,”urainya.

Pria yang juga Ketua Bapemperda DPRD Kaltim ini menegaskan agar Pemprov Kaltim lebih serius lagi dalam pembangunan infrastruktur jalan.

“Pemprov Kaltim harus serius ini, jangan mentang-mentang ini jalur alternatif menuju IKN lantas perbaikannya menunggu anggaran dari APBN apa tidak malu.Begitu diambil alih oleh Pemerintah Pusat dalam perbaikannya baru bisa selesai dan mulus, jangan beralasan rasionalisasi anggaran karena Covid-19 itu alasan tidak masuk akal.Sedangkan PUPR Kaltim dengan TAPD melakukan rasionalisasi anggaran saja Komisi III tidak dilibatkan kok mau beralasan lagi.Pada intinya Pemprov Kaltim tidak serius dalam perbaikan infrastruktur jalan dan mengharapkan anggaran APBN,”bebernya.

Untuk diketahui, aksebilitas jalan penghubung Simpang Silkar PPU – Kilometer 38 Kutai Kartanegara (Kukar) ini masih rusak parah sejak beberapa tahun terakhir. Pun penanganan di Pemprov Kaltim tiap tahun terus dilakukan. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran, peningkatan jalan dilakukan secara bertahap. Tidak keseluruhan.

Akibatnya, masih ada sekira 60 kilometer dari keseluruhan 104 kilometer yang masih belum dilakukan perbaikan jalan. Akses di wilayah Simoang Silkar menuju Sotek – Sepan – Riko – Pemaluan – Sukaraja masih rusak. Jalan beton baru bisa ditemui di wilayah Sepaku – Bumi Harapan dan sebagian lainnya.

Untuk itu, Pemkab PPU meminta alokasi anggaran untuk perbaikan jalan ini menjadi prioritas dan diperbesar melalui anggota DPRD Kaltim Muspandi yang duduk di Komisi III Pasalnya, itu salah satu urat nadi ekonomi masyarakat. Sebagai aksebilitas barang industri dan hasil bumi.

“Tidak sedikit kerugian warga. Mobil petani banyak yang terbalik di sana. Estimasi Rp 10 miliar per kilometer. Jadi ya sekitar Rp 600 miliar untuk keseluruhan sisanya itu,” pungkasnya.

Penulis: Slamet Pujiono
Editor: Redaksi
Sumber: Indonesia Cyber

 103 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *