INDCYBER.COM,SAMARINDA -Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin sangat kecewa, lantaran rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim membahas usulan APBD Perubahan 2019, tak dihadiri pejabat yang berwenang membuat keputusan.
“Yang hadir hanya Plt (pelaksana tugas) saja. Jadi pembahasan tidak terlalu rigid,” ujarnya ditemui di Gedung D Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim Selasa (09/07/2019).
Ia menilai, Pemprov seperti main-main. Padahal pembahasan APBD perubahan adalah agenda penting berkaitan dengan kepentingan masarakat Kaltim .
“Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak hadir, Plt Sekprov tidak hadir. Jadi dijadwalkan pembahasan ulang dalam waktu dekat,” paparnya.
Udin juga menyayangkan sikap Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain yang dinilai lebih mementingkan MoU dengan Kantor Pos ketimbang hadir ikut membahas rancangan anggaran.
“Saya sangat menyayangkan sikap Kepala Bappeda Kaltim yang justru lebih mementingkan MoU dengan Kantor Pos daripada menghadiri rapat Banggar dan Tim TAPD, “ujar Syafruddin kepada indcyber.com usai rapat.
Sementara itu dengan santai Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun tak menyoal ketidak hadiran sejumlah pejabat penting Pemprov Kaltim karena adanya kepentingan yang tidak bisa diwakilkan.
“Mereka bawa dokumen untuk dibahas, saya rasa tidak masalah. Dan akan dilanjutkan pembahasan di rapat besok malam,” ucap Haji Alung ditemui usai rapat.
Perlu diketahui rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun dan dihadiri anggota Banggar DPRD seperti Zain Taufiqnurohman, Sapto Setyo Pramono, Andika Hasan, Hermanto Kewot, Andarias P Sirenden sedangkan dari Pemprov Kaltim dihadiri oleh Plt Asisten II Abu Helmi yang juga kepala Disanakertrans dan Kepala Itwil Kaltim Sa’aduddin.
Selain itu rapat juga digelar tertutup sehingga awak media tak bisa meliput jalannya rapat tersebut, alhasil awak media hanya bisa menunggu didepan ruang sidang. Hal tersebut tidak hanya sekali inisiatif saja tapi sudah kerap kali terjadi. (adv/sp).
