Aktivis Pemuda Kaltim Dilaporkan ke Polisi: Kritik Dinasti Politik Berujung Tuduhan Ujaran Kebencian

Aktivis Andi Muhammad Akbar, di laporkan ke Polisi oleh Tim Hukum dari Rudy Mas’ud-Seno Aji. (Foto Istimewa)

Indcyber.com, Samarinda – Aktivis pemuda Kalimantan Timur, Andi Muhammad Akbar (AMA), dilaporkan ke pihak kepolisian oleh tim hukum pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud-Seno Aji, Kamis, 17 Oktober 2024. Akbar dituduh melakukan ujaran kebencian serta menyerang pribadi Rudy Mas’ud dalam kritiknya yang berfokus pada dinasti politik. 

Laporan tersebut menjadi sorotan publik, mengingat Akbar dikenal sebagai aktivis vokal yang sering mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Akbar, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) pada 2018 dan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur pada 2022, selalu menempatkan diri sebagai tokoh kritis di tengah isu-isu sosial-politik di daerah tersebut. 

Aksi-aksinya kerap mendapat perhatian publik, terutama dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan korporasi terkait lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Namun, kritiknya terhadap Rudy Mas’ud kali ini menuai kontroversi. Tim hukum pasangan calon gubernur tersebut merasa bahwa kritik yang dilontarkan Akbar sudah melewati batas kebebasan berpendapat dan menuduhnya melakukan serangan personal yang bernuansa politis. 

Dalam kritiknya, Akbar menuding Rudy Mas’ud sebagai bagian dari dinasti politik yang menguasai jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur, sesuatu yang menurut tim hukum Rudy, merusak citra dan nama baik kandidat mereka.

Menanggapi laporan tersebut, Tino Heidel Ampulembang, Sekretaris Jenderal BARIKADE, organisasi yang mendukung pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji, memberikan pernyataan tegas. Menurut Tino, kritik yang dilontarkan oleh Akbar telah melewati koridor demokrasi yang sehat. 

“Dalam berdemokrasi, kita boleh melontarkan kritik terhadap siapa saja, namun tentu harus sesuai koridornya. Jangan sampai mengaku aktivis lalu melontarkan kritik yang bermuatan politis,” ungkap Tino.

Tino juga mempertanyakan posisi Akbar sebagai aktivis yang seharusnya berada di tengah, tanpa memihak salah satu kandidat. 

Ia menyoroti sikap Akbar yang tidak kritis terhadap isu-isu penting lain, seperti penanganan lubang tambang yang masih menjadi masalah besar di Kalimantan Timur. 

“Akbar harusnya mengkritik juga Isran Noor, yang abai terhadap nyawa manusia yang mati di lubang tambang. Kenapa dia diam? Bukankah dia aktivis?” tanyanya, 

Ia menambahkan bahwa hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Akbar mungkin telah berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Pernyataan Tino juga menyinggung bahwa kritik yang dilontarkan oleh Akbar bisa dianggap sebagai fitnah, bukan lagi kritik yang mendidik. 

“Saya pikir, Akbar ini adalah insan cendekia. Harusnya bisa lebih smart dalam melontarkan kritik dan membedakan mana kritik dan mana ujaran kebencian atau fitnah,” lanjutnya.

Kasus ini menjadi cerminan tantangan dalam iklim demokrasi di Kalimantan Timur, di mana batas antara kritik dan ujaran kebencian sering kali menjadi perdebatan panas, terutama menjelang Pilkada 2024 yang semakin memanas.

Di satu sisi, kebebasan berpendapat merupakan pilar utama demokrasi, namun di sisi lain, batas-batas yang jelas harus tetap dijaga agar kritik tidak berubah menjadi serangan personal yang dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. #

Reporter : Indra | Editor : Awang