TENGGARONG, indcyber.com — Sinyal tegas dan tanpa kompromi dipancarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (23/9/2026) malam, lembaga legislatif tersebut resmi menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan RAPBD-P 2026.
Rapat Paripurna krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi jajaran pimpinan serta dihadiri oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
Persetujuan dokumen anggaran ini bukan sekadar rutinitas penyesuaian angka di atas kertas, melainkan komitmen politik anggaran DPRD Kukar dalam membentengi belanja daerah agar tetap realistis, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kukar.
Ahmad Yani: “Bukan Cuma Salin-Tempel Angka, Keseimbangan Fiskal Harus Nyata!”
Dalam pandangan tegasnya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS 2026 lahir dari evaluasi mendalam terhadap dinamika ekonomi dan penerimaan daerah. DPRD menolak keras adanya proyeksi anggaran yang spekulatif.
“Yang paling penting adalah bagaimana perubahan anggaran ini benar-benar disusun berdasarkan kondisi fiskal yang realistis. Kita ingin setiap rupiah anggaran memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kukar,” tegas Ahmad Yani di hadapan peserta paripurna.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga rasio pelayanan publik di tengah fluktuasi pendapatan daerah.
“Di tengah penyesuaian pendapatan dan belanja, pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik jangan sampai terganggu gara-gara rasionalisasi anggaran. Efisiensi harus terukur!” tambahnya.
Bedah Postur APBD-P 2026: PAD Terkoreksi, Pendapatan Transfer Melonjak
Laporan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar yang dibacakan oleh juru bicara Fatlon Nisa membongkar detail pergeseran postur keuangan daerah secara transparan:
* Pendapatan Daerah: Mengalami kenaikan dari APBD Murni Rp6,726 triliun menjadi Rp6,803 triliun (naik Rp76,97 miliar atau 1,14%).
* Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengalami koreksi tajam dari Rp1,092 triliun menjadi Rp727,863 miliar (turun Rp364,27 miliar).
* Pendapatan Transfer Pusat: Melonjak signifikan dari Rp4,483 triliun menjadi Rp5,478 triliun (bertambah Rp994,59 miliar).
* Transfer Antardaerah & Lain-lain: Transfer antardaerah terkoreksi dari Rp900,321 miliar menjadi Rp576,967 miliar, sementara pendapatan sah lainnya turun menjadi Rp20 miliar.
* Sektor Belanja: Dipangkas efisien dari Rp7,216 triliun menjadi Rp7,122 triliun (berkurang Rp94,17 miliar).
* Total Postur KUA-PPAS Perubahan 2026: Secara akumulatif bergeser dari Rp7,226 triliun menjadi Rp7,953 triliun.
Terkait skema pembiayaan, Banggar mencatat penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK dari Rp500 miliar menjadi Rp328,851 miliar. Sementara untuk penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp820,950 miliar, DPRD Kukar mengambil sikap hati-hati (prudent) dengan menunggu kepastian resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
20 Rekomendasi Banggar: Peringatan Keras untuk OPD Mangkrak
Sebagai wujud fungsi pengawasan (controlling), Banggar DPRD Kukar menyodorkan 20 Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kukar. Poin-poin tersebut menjadi benteng agar eksekusi APBD-P tepat sasaran:
* Coret Program Tanpa Kepastian: Menghapus belanja yang bergantung pada sumber dana tidak jelas atau dipastikan batal tersalurkan di 2026.
* Evaluasi Total OPD Rendah Serapan: Memprioritaskan program yang siap dokumen, lahan, dan siap lelang, serta mengevaluasi OPD yang kinerjanya lambat.
* Digitalisasi & Kebocoran PAD: Mendorong pemutakhiran data pajak/retribusi, digitalisasi sistem, serta evaluasi kontribusi BUMD Kukar.
* Pangkas Seremonial & Perdin: Melakukan efisiensi radikal pada anggaran rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial nonprioritas.
* Mitigasi Risiko Kegagalan Proyek: Mewajibkan seluruh Kepala OPD memaparkan target realisasi fisik/keuangan beserta langkah mitigasi hingga akhir tahun.
Sinergi Membangun Bumi Kutai Kartanegara
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengapresiasi kinerja cepat dan kritis yang ditunjukkan oleh jajaran legislatif demi mengawal pembangunan Kukar.
> “Kami mengapresiasi tinggi kinerja kawan-kawan DPRD Kukar. Semoga apa yang telah kita sepakati bersama ini benar-benar memberikan kebermanfaatan nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dalam bingkai visi misi Kukar Idaman Terbaik,” tutur Bupati Aulia.
Dengan diketoknya Raperda Perubahan KUA-PPAS 2026 ini, DPRD Kukar memastikan bahwa fungsi pengawasan akan diperketat hingga tahap penyusunan RAPBD Perubahan, guna memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk rakyat Kukar. (Adv)
SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…
SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…
JAKARTA, indcyber.com — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…
Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…
SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…
Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…