indcyber.com, SANGATTA – Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang melaporkan serapan APBD Kutim kepada Gubernur Kaltim Isran Noor melalui konferensi video di Kantor Kominfo Perstik Kutim. Rapat yang melalui konferensi video itu membahas tindak lanjut pemantauan penyerapan APBD provinsi maupun kabupaten kota TA 2020 bersama perwakilan seluruh kabupaten kota di Kaltim.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor diikuti Wagub Hadi Mulyadi dan jajaran Pemprov. Dari Kutim dipimpin Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang didampingi Seskab Irawansyah, Plh Kepala BPKAD Yuliati, Dirut PDAM TTB Suparjan, Direktur RSUD Kudungga Sangatta dr Anik Istiyandari, Kepala Bappeda Edward Azran, dan beberapa perwakilan kepala OPD terkait.
Pada kesempatan itu, Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyampaikan serapan APBD Kabupaten Kutim kepada Pemprov Kaltim. Ia mengatakan APBD Kabupaten Kutim berjumlah Rp 3,6 triliun, kemudian karena pandemi COVID-19 dan setelah recofusing menjadi Rp 2,4 triliun. Hal ini yang menjadikan penyebab banyak terjadi perubahan program maupun kegiatan.
“(Anggaran) Yang sudah kita alokasikan untuk COVID-19 berjumlah kurang lebih Rp 69 miliar. Terbagi (pada OPD) Dinkes, Dinsos, RSUD Kudungga Sangatta, BPBD Kutim, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM Tirta Tuah Benua Kutim dan di Itwil sebagai control,” jelasnya.
Kasmidi menerangkan, terkait dana pelaksana Pilkada di Kutim, Pemkab Kutim pun telah menyelesaikan 100 persen. Untuk anggaran KPU, Bawaslu dan pengamanan. Alokasi anggaran untuk KPU sudah terealisasikan Rp 49 miliar. Untuk Bawaslu Rp 16 miliar dan untuk pengamanan Rp 3,8 miliar.
“Jadi alokasi anggaran pilkada sudah semua diselesaikan. Tentunya ini bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyambut pilkada serentak. Dan tentu pemerintah tidak pernah mengabaikan,” tegasnya.
Alokasi anggaran yang sifatnya pemenuhan hak pegawai juga diutamakan. Kasmidi memastikan bahwa semua pegawai, TK2D, honor-honor guru non PNS dan lain-lainnya, bakal disalurkan setiap awal bulan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyehatan untuk menata kembali segala kekurangan administrasi dilingkup Pemkab Kutim.
“Pelan-pelan dibenahi secara terbuka. Intinya adalah kita melaporkan semua realisasi anggaran. Baik itu APBD yang di dalamnya ada Bankeu, DAK dan segalanya. InsyaAllah apa yang kita sampaikan itulah realita yang ada di Kutai Timur,” tutup Kasmidi. (AM)