H. Hasanuddin Mas’ud : Soal Tudingan Pj Gubernur mendapat keuntungan dari proyek, secara tidak langsung juga menuduh Sekda dan Kepala Dinas terkait

Indcyber.com, Samarinda – Beredarnya isu-isu mengenai pengurangan Anggaran Pendidikan (Beasiswa) pada APBD Perubahan 2024 untuk mengakomodir proyek-proyek Pokir (pokok-pokok pikiran) yang melibatkan anggota DPRD Kaltim dan Pj Gubernur, mendapat reaksi dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Hasanuddin Mas’ud S.Hut., M.E.

Tudingan yang muncul saat menghangatnya suhu politik menjelang Pilkada 2024 tersebut diutarakan Gubernur Kaltim periode 2018-2023 Isran Noor, lantaran dikuranginya Anggaran Beasiswa dari yang semula Rp250 miliar menjadi Rp200 miliar. Menurut isu yang berkembang sudah menjadi rahasia umum kalau dari Pokir ada bagian dari proyek cashback sekitar 10 persen.

Setelah memimpin Rapat Paripurna ke-5 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar, sepenuhnya merupakan fitnah yang tidak bisa dibuktikan.

Menurut Hamas (Hasanuddin Mas’ud), proses penganggaran di pemerintahan sudah memiliki mekanisme yang jelas dan transparan, sehingga mustahil ada campur tangan yang menguntungkan pihak tertentu secara sepihak, termasuk dugaan mengenai keuntungan fisik sebesar 10 persen yang dialamatkan kepada DPRD dan Pj Gubernur.

Hamas dengan sangat tegas menyebut bahwa tuduhan tersebut adalah asumsi yang salah dan tidak bisa dibuktikan. Ia menjelaskan bahwa antara eksekutif dan legislatif memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penganggaran.

“Tidak mungkin program eksekutif dan legislatif bercampur aduk. Eksekutif itu punya rencana kerja sendiri, sedangkan DPRD hanya berfungsi melakukan pengawasan. Kami, anggota dewan, menjalankan tugas berdasarkan hasil reses yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sebagai contoh, program beasiswa yang selama ini banyak dibahas, itu sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan melalui Badan Pengelola Beasiswa,” Jelas Hasanuddin Mas’ud pada saat diwawancarai beberapa awak media, Kamis, (17/10/2024).

Hamas menyampaikan bahwa dalam struktur pemerintahan, tanggung jawab pelaksanaan anggaran sepenuhnya berada di tangan eksekutif setelah itu disahkan oleh DPRD.

“Setelah disahkan anggarannya, pengguna kuasa anggaran itu sepenuhnya berada di pihak eksekutif. Jadi, kalau ada tudingan bahwa kami mendapat keuntungan dari proyek pokir, itu fitnah dan tidaklah benar! Semua pelaksanaan anggaran sudah diatur oleh eksekutif, bukan legislatif,” Tegasnya.

Terkait tuduhan adanya aliran keuntungan sebesar 10 persen dari proyek pokir yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan agar pihak-pihak yang menyebarkan isu ini bertanya langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, yang merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, tudingan yang menyebutkan Pj Gubernur mendapat keuntungan dari proyek tersebut secara tidak langsung juga menuduh Sekda dan Kepala Dinas terkait.

“Kalau memang benar ada aliran dana tersebut, maka pihak yang harus ditanya adalah Sekda, karena TAPD sepenuhnya bertanggung jawab atas alokasi anggaran. Tapi sekali lagi, ini tidaklah benar. Kalau tuduhannya 10 persen, itu berarti Anda menuduh Sekda. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Tanyakan langsung pada Sekda, apakah benar ada dana seperti itu? Kalau tidak ada, maka jelas ini fitnah yang tidak mendasar dan sangat merusak,” jelas Hamas.

Ia menambahkan bahwa tuduhan semacam ini bisa merusak citra baik institusi dan pejabat pemerintah, serta bisa memiliki implikasi hukum jika tidak segera diklarifikasi.

“Kalau ada yang bisa membuktikan, silakan ajukan. Kalau tidak bisa, maka itu murni fitnah, dan bisa ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung,” tegasnya.

Hasanuddin juga menyampaikan bahwa banyak pihak yang tidak memahami secara mendalam bagaimana mekanisme penganggaran berjalan, sehingga dengan mudah menyebarkan isu-isu ataupun hoaks yang tidak benar. Ia berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Ini masalah pemahaman. Proses anggaran itu sangat transparan dan diawasi ketat. Setelah disahkan DPRD, pengguna anggaran adalah eksekutif, dan itu jelas. Kalau ada tuduhan legislatif terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran, itu hanya asumsi yang tidak benar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kaltim juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur selalu mendukung program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk proyek pokir yang merupakan hasil dari reses anggota DPRD. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif.(Indra)