Advertorial :KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Indcyber.com, Samarinda -Sejak tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim telah berkomitmen dengan pembangunan zona integritas dan dalam rentan waktu tersebut juga telah mendapatkan pendampingan dari Inspektorat Jenderal.

Tepat di tahun ini Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim secara resmi di kukuhkan dengan ditandai penandatanganan komitmen bersama, kegiatan di adakan di hotel Harris Samarinda, Rabu (23/05/2018).

“Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk komitmen seluruh Pimpinan baik di tingkat wilayah maupun seluruh UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk mewujudkan WBK dan WBBM, “ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Agus Saryono.

Perlu diketahui jika acara ini juga dirangkai dengan berbuka puasa bersama dilanjutkan dengan sholat Maghrib berjamaah. Saat ini Kanwil Kemenkumham telah memiliki Unit Pelaksana Teknis berjumlah 22 baik Pemasyarakatan maupun imigrasi dan tersebar di seluruh wilayah terdepan atau perbatasan.

“Pada tahun 2018 kami sudah mengusulkan 4 UPT yakni 2 UPT Pemasyarakatan dan 2 UPT Keimigrasian untuk dapat ditetapkan sebagai UPT yang melaksanakan WBK dan WBBM dan kami berharap UPT yang kami usulkan dapat dipilih, kedepannya kami mengharapkan seluruh UPT di Kaltim memenuhi syarat sebagai zona integritas, WBK dan WBBM sehingga pelayanan prima kedepannya dapat terwujud dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari negara, “pungkasnya.

Kegiatan dihadiri langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Staf Ahli Menteri, Kajari Samarinda, Kajari Kutai Kartanegara, OPD terkait,tokoh masyarakat lagi dan sebagainya. (adv) Slamet pujiono.

Redaksi

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

19 hours ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

19 hours ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago