KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di bawah sorotan tajam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, Pemprov Kaltim tercatat sukses membukukan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan–Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp146.674.805.000.

Angka ini merepresentasikan pencapaian realisasi 100 persen dari target yang ditetapkan. Namun, di balik angka fantastis tersebut, investigasi mendalam mengungkap adanya potensi pelanggaran hukum administratif, kaburnya pertanggungjawaban fiskal, serta indikasi kuat pengabaian prinsip transparansi publik yang dijamin oleh undang-undang.

1. FAKTA DATA & ANOMALI PENURUNAN DRASIS

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2025 (Tabel 5.27 dan Tabel 5.28), peta penerimaan DBH DR menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:

 * Target & Realisasi 2025: Rp146.674.805.000 (Realisasi 100%).

 * Realisasi 2024: Rp190.932.338.000.

 * Besaran Penurunan: Anjlok sebesar Rp44.257.533.000 atau sekitar 23,18 persen.

Dana Reboisasi (DR) bukan sekadar pos pendapatan biasa. Dana ini merupakan instrumen strategis negara yang dikhususkan untuk membiayai pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengelolaan sumber daya hutan. Anjloknya penerimaan ini menuntut kejelasan kebijakan fiskal daerah, namun yang lebih berbahaya adalah bagaimana dana ratusan miliar rupiah yang tersisa tersebut dibelanjakan tanpa kendali akuntabilitas yang jelas.

2. KULITI TUNTAS: DUGAAN PELANGGARAN HUKUM & ADMINISTRASI

Penerimaan 100 persen tanpa adanya transparansi penggunaan secara terinci membuka celah lebar terjadinya maladministrasi hingga tindak pelanggaran hukum berat. Berdasarkan temuan dokumen anggaran dan LHP BPK, berikut adalah rincian pelanggaran dan titik lemah krusial yang harus diusut tuntas:

A. Pelanggaran Asas Akuntabilitas dan Transparansi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

 * Fakta Hukum: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gagal menyajikan rincian alokasi dan realisasi belanja DBH DR secara transparan kepada publik. Dokumen anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tahun 2025 memang mencantumkan DBH DR pada pos subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, namun nihil nilai nominal khusus yang mengaitkan langsung antara pos dana tersebut dengan output kegiatannya.

 * Bentuk Pelanggaran: Penutupan akses informasi rinci mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang menikmati alokasi, rincian program, titik lokasi pelaksanaan, hingga besaran realisasi per kegiatan. Tindakan ini mencederai hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui aliran uang negara.

B. Indikasi Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

 * Fakta Hukum: Penerimaan dana sebesar Rp146,67 miliar berdiri sendiri tanpa kejelasan hilir penggunaannya. Dokumen pemeriksaan menegaskan bahwa hingga saat ini belum dapat disimpulkan apakah seluruh dana tersebut dikelola oleh Dinas Kehutanan atau dipecah ke OPD lain.

 * Bentuk Pelanggaran: Pengelolaan anggaran tanpa rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perubahan DPA, Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH DR, serta laporan realisasi penggunaan yang terverifikasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah uang negara yang masuk wajib memiliki jejak audit (audit trail) yang akurat. Jika jejak ini kabur, terbuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan potensi kerugian negara.

3. DESAKAN Keras: BONGKAR DPA DAN DIAUDIT FORENSIK!

Publik Kalimantan Timur tidak boleh tinggal diam. Dana Reboisasi adalah hak ekologis masyarakat Kaltim yang menderita akibat kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Ketika dana pemulihannya dikelola secara setengah-setengah dan tertutup, maka patut diduga ada upaya menutupi ketidakberesan dalam birokrasi keuangan Pemprov Kaltim.

Aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) serta auditor independen didesak untuk segera turun tangan melakukan audit forensik terhadap:

 * Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan DPA seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2025.

 * Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKA) DBH DR untuk melacak aliran dana hingga ke tingkat satuan kerja terkecil.

 * Kesesuaian fisik di lapangan antara proyek pengadaan peralatan, mesin, dan program rehabilitasi hutan dengan realisasi anggarannya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk segera membuka selebar-lebarnya dokumen alokasi dan realisasi DBH DR 2025. Transparansi mutlak diperlukan agar publik dapat menilai secara objektif: apakah dana pemulihan hutan ini benar-benar untuk rakyat dan kelestarian alam Kaltim, atau sekadar mengalir ke pos-pos gelap tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas?

Tim Investigasi Jurnalistik