BENCANA ADMINISTRASI KEUANGAN PEMKOT SAMARINDA: INVESTASI JUMANTARA Rp552,3 MÍLIAR DI PERUMDA TIRTA KENCANA DISELUBUNGI KEKACAUAN PENCATATAN DAN ASET SILUMAN

SAMARINDA, indcyber.com — Pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menuai sorotan tajam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 (hal. 292–293), terungkap karut-marut pencatatan investasi jangka panjang senilai Rp552.337.440.894 (Rp552,33 miliar) pada Perumda Tirta Kencana.

Alih-alih menunjukkan tata kelola perusahaan pelat merah yang akuntabel, temuan BPK justru membongkar serangkaian ketidakberesan administratif, ketidakpastian status hukum penyertaan modal, hingga selisih angka miliaran rupiah yang mengindikasikan lemahnya pengawasan internal Pemkot Samarinda.

KULITAN DATA: BUKTI KEKACAUAN PENCATATAN & PELANGGARAN ADMINISTRASI

Berdasarkan bedah mendalam terhadap LHP BPK TA 2025, berikut adalah rincian data krusial yang menguliti kelemahan tata kelola keuangan Pemkot Samarinda dan Perumda Tirta Kencana:

 * Lonjakan Nilai Investasi Tanpa Kepastian Riil

   * Per 31 Desember 2025, nilai investasi Pemkot Samarinda pada Perumda Tirta Kencana tercatat sebesar Rp552.337.440.894.

   * Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.823.509.380 (1,25 persen) dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang bernilai Rp545.513.931.514.

   * Pemkot menggunakan metode ekuitas (equity method) dalam menyajikan nilai investasi ini. Namun, metode tersebut tercederai oleh inkonsistensi data dengan laporan keuangan internal perusahaan.

 * Selisih Misterius Rp60,16 Miliar (Kasus IPA Loa Bakung)

   * Terdapat perbedaan nilai yang mencolok sebesar Rp60.165.286.000 antara nilai investasi yang dicatat oleh Pemkot Samarinda dengan nilai ekuitas dalam laporan keuangan audited Perumdam Tirta Kencana (total ekuitas tercatat Rp612.502.726.895).

   * Selisih jumbo ini berpangkal dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Loa Bakung yang hingga laporan diterbitkan masih mangkrak dalam pencatatan sebagai aset tetap Pemkot dan belum direklasifikasi ke dalam pos penyertaan modal.

 * Status “Abu-Abu” Penyertaan Modal Rp158,98 Miliar

   * Di dalam komponen ekuitas Perumdam, terdapat pos penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp158.988.849.550 (Rp158,98 miliar).

   * Angka fantastis ini menunjukkan bahwa aliran dana publik miliaran rupiah dibiarkan mengalir tanpa kejelasan payung hukum, status kepemilikan, maupun bentuk pertanggungjawaban administratif yang sah.

 * Penyertaan Modal “Cicilan Panjang” Tanpa Rekonsiliasi Komprehensif

   * Rincian resmi penyertaan modal Pemkot Samarinda yang tercatat sebesar Rp110.804.256.612 merupakan akumulasi dari berbagai tahun anggaran masa lalu, yakni tahun 2002, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015, 2016, dan 2018 yang berpayung pada sejumlah Peraturan Daerah (Perda).

   * Kendati memiliki dasar Perda, daftar panjang tersebut gagal menjelaskan secara utuh bagaimana akumulasi historis ini bertransformasi menjadi angka raksasa Rp552,33 miliar di dalam neraca keuangan Pemkot.

ANALISIS KRITIS: POTENSI PELANGGARAN HUKUM & TATA KELOLA

Meskipun secara eksplisit LHP BPK belum menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara secara langsung (mens rea tindak pidana korupsi masih memerlukan audit investigatif lanjutan), praktik tata kelola dan pencatatan keuangan ugal-ugalan ini berpotensi menabrak sejumlah regulasi inti pengelolaan keuangan negara, antara lain:

 * Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

   Pengelolaan keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pembiaran aset seperti IPA Loa Bakung yang tidak jelas status reklasifikasinya mencederai prinsip tertib hukum.

 * Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

   Menekankan kewajiban setiap pejabat pengelola keuangan daerah untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan secara akurat. Adanya selisih Rp60,16 miliar dan dana “belum ditentukan statusnya” senilai Rp158,98 miliar adalah bentuk nyata kegagalan akuntansi aset daerah.

 * Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

   Penyajian laporan keuangan berbasis akrual menuntut kesesuaian data timbal-balik (reciprocal accounts) antara entitas induk (Pemkot) dan entitas anak/BUMD (Perumda Tirta Kencana). Perbedaan angka ekuitas yang signifikan membuktikan lemahnya rekonsiliasi berkala.

DESAKAN PUBLIK DAN TINDAK LANJUT

Publik Samarinda menuntut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda bersama Direksi Perumda Tirta Kencana untuk tidak bersikap pasif atau sekadar memberikan jawaban administratif formalitas.

Penyimpangan administratif sekecil apapun jika dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi celah celaka bagi bocornya keuangan daerah. Transparansi atas dokumen hibah aset, kejelasan asal-usul dana Rp158,98 miliar, serta percepatan legalisasi status aset IPA Loa Bakung adalah harga mati yang harus dituntaskan segera.

Media ini akan terus memburu dan mengawal ketat transparansi tindak lanjut dari BPKAD Kota Samarinda serta manajemen Perumda Tirta Kencana demi memastikan tidak ada sepeser pun uang rakyat yang menguap di balik kelalaian birokrasi.(Ahlan)