SKANDAL HPL TRANSMIGRASI SEPARI: KALTENG-KALTIM TERGUNCANG, KPUC DIDUGA KUASAI LAHAN NEGARA TANPA IZIN MENTERI!

SAMARINDA   indcyber.com— Tabir gelap dugaan perampokan aset negara berkedok izin pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kian tersingkap lebar. Publik mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak tebang pilih dalam membongkar mega-skandal penyalahgunaan pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Nomor 01 Separi. Sorotan tajam kini tidak hanya menghantam PT Jembayan Muara Bara (JMB), tetapi juga menguliti terang-terangan aktivitas PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang diduga turut mencaplok dan mengeruk isi perut bumi di atas tanah transmigrasi secara ilegal.

Berdasarkan data dan dokumen resmi yang dikuliti secara mendalam, borok hukum pengelolaan kawasan transmigrasi ini menyimpan potensi kerugian negara dan pelanggaran hukum berat yang harus diusut tuntas tanpa kompromi.

KEMENTRAN TEGAS: 2005–2011 “NIHIL IZIN”, BUMI SEPARI DIKERUK SECARA BRUTAL

Pusat dari malapetaka hukum ini berakar dari pernyataan resmi Kementerian Transmigrasi. Secara eksplisit, instansi tersebut menegaskan tidak pernah memberikan izin penggunaan lahan transmigrasi untuk aktivitas penambangan pada periode 2005–2011.

Pernyataan ini menjadi palu godam bagi setiap korporasi tambang yang beroperasi di dalam kawasan HPL 01 Separi pada rentang waktu tersebut maupun sesudahnya. Jika Kementerian Transmigrasi tidak pernah mengeluarkan izin, maka segala bentuk aktivitas pengerukan tanah, pembongkaran vegetasi, hingga operasional alat berat di atas HPL 01 Separi merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata (unlawful act), berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana pengrusakan fasilitas transmigrasi, pencurian kekayaan negara, hingga tindak pidana korupsi.

KULITI DATA PELANGGARAN KPUC: IUP 2.315 HEKTARE DAN ANOMALI “VOID” TAMBANG

Nama PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) kini berada di garda depan bursa penyelidikan publik akibat indikasi kuat penguasaan lahan yang cacat hukum. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) tertanggal 25 Januari 2024, terungkap fakta-fakta mencengangkan mengenai legalitas dan wilayah operasional KPUC:

 * Konsesi di Wilayah Transmigrasi:

   Surat Ditjen Minerba tersebut menyebutkan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi KPUC seluas 2.315 hektare di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

 * Titik Operasi Berdarah di Empat Desa:

   Aktivitas pertambangan KPUC teridentifikasi mencaplok wilayah Desa Mulawarman, Desa Bhuana Jaya, Desa Sukamaju, dan Desa Separi. Wilayah-wilayah ini bersinggungan langsung bahkan masuk ke dalam teritori HPL Transmigrasi Nomor 01 Separi.

 * Pembengkakan Lubang Tambang (Void) Secara Fantastis:

   Dokumen Ditjen Minerba tahun 2024 juga mencatat adanya lonjakan rencana perubahan lubang bekas tambang (void) KPUC secara drastis, dari yang sebelumnya 356 hektare membengkak menjadi 460 hektare.

Tiga Pertanyaan Hukum Krusial untuk KPUC:

Aparat penegak hukum (khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur) bersama instansi teknis wajib menguji KPUC dengan standar pembuktian yang paling ketat melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar ini:

 * Apakah tumpang tindih terbukti? Apakah sebagian dari wilayah IUP seluas 2.315 hektare dan titik-titik bukaan tambang KPUC secara faktual berada di dalam batas koordinat HPL 01 Separi?

 * Mana dokumen persetujuannya? Jika terbukti menggunakan tanah HPL, di mana dokumen persetujuan resmi dari Kementerian Transmigrasi? Kapan diterbitkan? Berapa luas eksak yang diberikan? Dan apakah legalitas tersebut masih sah atau sudah kadaluarsa?

 * Bagaimana dengan tanggung jawab lingkungan atas void 460 hektare? Pembengkakan lubang tambang dari 356 hektare menjadi 460 hektare di kawasan eks-transmigrasi menyisakan ancaman ekologis masif. Apakah perubahan luasan ini memiliki Amdal/RKL-RPL yang sah, ataukah ini murni bentuk eksploitasi ugal-ugalan tanpa dasar hukum tata ruang?

HENTIKAN TEBANG PILIH: KEJATI KALTIM DAN BPN DIDIDESAK BERTINDAK

Praktik hukum tidak boleh tajam ke JMB namun tumpul ke KPUC. Masyarakat mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Transmigrasi, dan Ditjen Minerba segera membuka peta, dokumen perizinan, serta mencocokkan titik koordinat lapangan secara transparan.

Jangan sampai pemeriksaan kawasan transmigrasi hanya dijadikan komoditas hukum tebang pilih yang menyasar perusahaan tertentu, sementara korporasi lain yang menikmati kue tambang di atas penderitaan warga transmigrasi dibiarkan melenggang kiamat tanpa tersentuh hukum.

Prinsip hukumnya mutlak: Setiap korporasi yang terbukti menggunakan tanah HPL untuk kegiatan pertambangan tanpa dasar hukum yang sah wajib diseret ke meja hijau, diproses pidana secara berlapis, dan dipaksa memulihkan kerugian negara serta kerusakan lingkungan sampai tuntas!(juan)