ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Seorang anak perempuan di bawah umur, sebut saja Baway Filis yang masih berusia di bawah umur dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjadi korban kebejatan seksual berulang kali oleh seorang pelaku berinisial Akas di Desa Bila Talang Kec Tabang,

Lebih mengerikan lagi, korban yang merupakan cucu dari Bu Arpa Ilon Ngang dan buah hati dari Ibu Wiq Filis ini tidak hanya disetubuhi secara paksa hingga hamil, tetapi juga dipaksa melakukan aborsi sebanyak hampir dua kali demi menutupi jejak kejahatan sang pelaku.

Kasus biadab ini akhirnya terbongkar setelah istri pelaku sendiri, Saudara Akas, melaporkan perbuatan tersebut kepada Kepala Adat setempat Desa Ma Bekuay pada November 2026. Berdasarkan informasi Kadat Ma Bekuay Kec Tabang Bpk Yakub Ibau keterangan dari Ketum Kerukunan Dayak Kenyah Lebuq Timai Kaltim KDKLT-KT, HM Yahya Ubay, kejahatan ini merupakan bentuk kekerasan luar biasa yang wajib dikuliti, dikupas tuntas, dan dihajar habis-habisan secara hukum tanpa ada ruang untuk kompromi atau jalur damai!

KRONOLOGI KEJAHATAN DAN DATA PELANGGARAN HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun, perbuatan Akas bukan sekadar pelanggaran moral biasa, melainkan rangkaian kejahatan berlapis yang merusak masa depan, fisik, dan psikologis korban secara permanen.

 * Persetubuhan Berulang Kali Terhadap Anak di Bawah Umur

   Korban Bawai yang baru berusia di bawah umur dieksploitasi secara seksual oleh pelaku Akas secara berulang-ulang. Secara hukum positif di Indonesia, korban yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan mutlak sebagai anak yang dilindungi oleh undang-undang. Persetubuhan dengan anak di bawah umur dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat, terlepas dari ada atau tidaknya unsur paksaan fisik pada setiap kejadian, karena anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum untuk memberikan persetujuan (consent).

 * Kehamilan dan Aborsi Paksa Sebanyak Dua Kali

   Akibat pemerkosaan beruntun tersebut, korban sempat hamil sebanyak dua kali. Alih-alih bertanggung jawab, pelaku justru memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya sebanyak dua kali demi menyembunyikan kejahatannya. Tindakan aborsi ilegal ini tidak hanya mengancam nyawa korban, tetapi juga menghancurkan fungsi reproduksi serta meninggalkan trauma psikologis yang mendalam.

JERAT PASAL BERLAPIS: KULITI DAN HABISI DENGAN HUKUMAN MAKSIMAL!

Kasus kejahatan seksual disertai aborsi paksa terhadap anak tidak mengenal istilah restorative justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan. Ini adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Pelaku Akas wajib dijerat dengan pasal berlapis agar hukum menjatuhkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera yang sekeras-kerasnya:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual & Persetubuhan Anak

 * Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016 jo. UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002) Pasal 76D & Pasal 81:

   Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

 * Pasal 76E & Pasal 82 (Perbuatan Cabul):

   Ancaman pidana serupa untuk tindakan pencabulan, yakni penjara 5 hingga 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

 * Pemberatan Hukuman:

   Jika terbukti ada relasi kuasa, tipu muslihat, atau ancaman psikologis yang dilakukan oleh pelaku, ancaman hukuman pokok dapat ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana aslinya. Terlebih jika perbuatan tersebut menimbulkan gangguan fungsi reproduksi atau luka berat bagi korban, hakim berwenang menjatuhkan pidana berat tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak Pidana Aborsi Ilegal dan Paksa

 * Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 77A Ayat (1):

   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

 * Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 jo. Pasal 194:

   Aborsi hanya diperbolehkan secara ketat atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu/janin atau akibat perkosaan dengan syarat ketat. Di luar ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

 * KUHP Terkait Tindakan Aborsi:

   Barang siapa yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya atau memaksa wanita tersebut untuk menggugurkan kandungannya, dapat dijerat dengan sanksi pidana berat penjara hingga belasan tahun.

KESIMPULAN DAN DESAKAN TINDAKAN HUKUM

Akas tidak boleh dibiarkan menghirup udara bebas. Perbuatan biadabnya yang merusak masa depan anak di bawah umur 14 tahun—disusul dengan tindakan keji aborsi paksa sebanyak dua kali—menuntut penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan) untuk bergerak cepat, transparan, dan tanpa kompromi.

Akumulasi ancaman hukuman dari UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan memastikan bahwa pelaku harus diganjar dengan hukuman penjara bertahun-tahun lamanya.

Bagi keluarga korban, pendamping hukum, serta lembaga pemerhati anak di wilayah Kalimantan Timur, momentum laporan yang telah dilayangkan oleh istri pelaku ke Kepala Adat dan diteruskan ke kepolisian ini harus dikawal ketat. Jangan biarkan ada intervensi atau upaya damai bawah tangan.

Segera koordinasikan pengawalan kasus ini ke instansi berwenang:

 * Unit PPA Polres Kutai Kartanegara

 * UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur

 * Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Hotline/WhatsApp: 08111-129-129) untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan fisik, medis, dan pemulihan psikologis secara tuntas.(YU)

indcyber

Recent Posts

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

7 hours ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

2 days ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

2 days ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

2 days ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

6 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

6 days ago