Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi, pekerja PT Wats, menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan kondisi kritis. Di saat keluarga seharusnya hanya fokus berdoa dan mendampingi, mereka justru harus berjuang melawan tembok administrasi: kartu BPJS Kesehatan yang seharusnya menjadi penyelamat, tak bisa digunakan karena diduga menunggak.

Kini, seorang balita harus tumbuh tanpa pelukan ibunya. Seorang suami harus menanggung duka sekaligus beban biaya yang seharusnya ditanggung jaminan sosial.

Tragedi ini, bagi para pekerja, bukan takdir yang datang tiba-tiba. Ini adalah akhir dari peringatan yang berkali-kali diabaikan.

Perwakilan pekerja, Abednego Manulang, dengan suara bergetar menuturkan bahwa mereka sudah berulang kali mengingatkan manajemen. Peringatan itu bukan sekali dua kali, melainkan disampaikan terus-menerus melalui forum percakapan internal yang melibatkan jajaran pimpinan perusahaan.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan manajemen. Bukti screenshot status BPJS yang tidak aktif sudah kami kirimkan, tapi tidak ada kepastian kapan akan dibereskan,” kata Abednego Manulang.

Di awal bulan ini, para pekerja bahkan sudah mengirimkan bukti nyata: tangkapan layar dari sistem BPJS Kesehatan yang menunjukkan status sejumlah peserta sudah tidak aktif. Itu adalah sinyal bahaya. Itu adalah jeritan awal. Namun yang datang justru keheningan.

“Jawaban manajemen hanya normatif dan berputar-putar. Tidak ada jadwal pembayaran, tidak ada bukti tunggakan sudah dilunasi,” ujar Abed.

Tidak ada tanggal. Tidak ada bukti lunas. Tidak ada kepastian. Yang ada hanya jawaban yang berputar-putar, sementara kecemasan pekerja semakin mencekik dari hari ke hari.

Karena tak lagi tahan digantung, pekerja pun mengajukan permintaan yang sangat sederhana dan manusiawi: jika perusahaan memang sudah tidak mampu atau tidak lagi berniat menanggung iuran, tolong lepaskan mereka secara resmi. Biarkan mereka mendaftar mandiri, biarkan mereka membayar dari kantong sendiri, asalkan mereka tetap punya perlindungan kesehatan.

Permintaan itu pun, kata pekerja, menguap tanpa jawaban yang jelas. Mereka tidak dipekerjakan secara normal. Tidak ada kepastian hubungan kerja. Tidak ada gaji. Namun secara administrasi, mereka juga tidak dilepas, sehingga mereka tidak bisa mengurus jaminan kesehatannya sendiri. Terjebak. Terkunci. Tak bisa bergerak.

Dan di tengah kebuntuan itulah, istri Sapriadi harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Kondisinya terus memburuk hingga harus menjalani perawatan intensif. Keluarga dan rekan-rekan pekerja berlari ke sana ke mari, berupaya agar almarhumah mendapatkan pelayanan medis terbaik, termasuk mencoba mengaktifkan kembali jaminan kesehatan Sapriadi.

Mereka menghubungi BPJS Kesehatan, memohon kebijakan khusus agar kepesertaan Sapriadi bisa digunakan terlebih dahulu sambil menunggu tunggakan diselesaikan. Namun sistem berkata tidak. Selama tunggakan belum dilunasi dan perusahaan belum melakukan penonaktifan resmi, status pekerja tetap terkunci.

Bayangkan, di detik-detik paling genting antara hidup dan mati, keluarga ini justru harus berhadapan dengan persoalan administrasi yang rumit dan berbelit. Beban psikologis dan finansial menghantam bersamaan, karena biaya perawatan tak bisa ditanggung jaminan kesehatan.

Sebelumnya, pekerja juga telah mengikuti pertemuan daring yang melibatkan Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi bersama perwakilan perusahaan. Pertemuan itu diharapkan menjadi jalan keluar. Namun yang mereka dengar justru alasan yang menurut mereka tak masuk akal.

Perwakilan perusahaan disebut menyampaikan bahwa persoalan BPJS belum dapat diselesaikan karena pekerja dinilai belum menyerahkan data yang dibutuhkan. Alasan itu langsung dibantah keras oleh pekerja.

“Tidak ada alasan perusahaan bilang tidak punya data. Perusahaan punya akses penuh ke akun resmi BPJS, ada nama pekerja, ada besaran tunggakan,” tegas Abed.

Menurut Abed, perusahaan sebenarnya memiliki akses penuh ke dalam sistem BPJS Kesehatan perusahaan, termasuk seluruh data pekerja dan rincian tunggakan yang harus dibayarkan. Akun resmi perusahaan itu memuat nama-nama pekerja yang terdaftar, besaran iuran yang tertunggak, serta riwayat pembayaran sebelumnya. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengatakan tidak memiliki data. Pekerja menilai alasan tersebut hanya sebagai upaya untuk mengulur waktu dan menghindari tanggung jawab.

Abednego Manulang juga menduga persoalan BPJS ini tidak berdiri sendiri. Ia menduga ini berkaitan erat dengan perselisihan hubungan industrial yang telah berlangsung cukup lama. Ia mengingatkan, beberapa bulan sebelumnya, dalam sebuah rapat dengar pendapat, perusahaan disebut pernah menawarkan dokumen pengunduran diri kepada para pekerja disertai surat pernyataan tidak akan menuntut hak-haknya.

Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Para pekerja memilih bertahan dan meminta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesangon, upah yang tertunggak, dan jaminan sosial.

“Kami menduga ini bagian dari tekanan agar pekerja lelah, putus asa, lalu mengundurkan diri secara sukarela. Ini akan kami sampaikan ke penegak hukum,” kata Abed.

Dugaan itu, kata Abed, akan mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa lebih lanjut kebenarannya. Sebab jika pekerja akhirnya menyerah dan mengundurkan diri secara sukarela, perusahaan dinilai akan diuntungkan karena tidak perlu membayar hak-hak pekerja sesuai aturan pemutusan hubungan kerja.

Selama kondisi istri Sapriadi memburuk, Abed mengaku telah berusaha menghubungi sejumlah pihak manajemen perusahaan secara langsung. Ia menyebut telah menghubungi Sunani, Nindya, dan Jirio, hingga kuasa hukum perusahaan. Kepada mereka, ia mengirimkan foto, rekaman video, serta pesan singkat yang menggambarkan kondisi keluarga Sapriadi yang sedang berjuang di rumah sakit. Harapannya sederhana: agar perusahaan segera tergerak dan mengambil langkah darurat.

Namun upaya itu pun dinilai tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum perusahaan disebut hanya menyampaikan bahwa informasi tersebut sudah diteruskan kepada direksi, tanpa ada tindak lanjut nyata. Sementara Sunani, Nindya, dan Jirio, kata Abednego Manulang, hanya membaca pesan yang dikirimkan tanpa memberikan balasan apapun. Pesan kemanusiaan itu seolah tenggelam tanpa empati.

Tidak kehabisan akal, pekerja kemudian mencoba mencari jalan lain melalui bantuan pemerintah daerah. Mereka mendatangi dan menghubungi instansi terkait di tingkat kota maupun kabupaten, termasuk dinas yang menangani urusan sosial, dengan harapan ada skema bantuan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keluarga Sapriadi. Namun upaya tersebut juga terkendala aturan administrasi BPJS Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan yang mereka terima dari BPJS Kesehatan, bantuan dari pemerintah tidak dapat diproses selama status kepesertaan pekerja masih terikat pada perusahaan dan tunggakan belum diselesaikan. Bahkan, permintaan agar Sapriadi dikeluarkan dari daftar peserta perusahaan agar tunggakannya dapat ditanggung secara pribadi juga tidak dapat dikabulkan, karena penonaktifan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

Abed menegaskan, persoalan ini tidak hanya menimpa keluarga Sapriadi. Masih ada pekerja lain yang hingga kini masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan jalan secara rutin. Mereka adalah pekerja yang selama ini menggantungkan biaya pengobatannya pada jaminan kesehatan dari perusahaan, sehingga ketika kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan, beban yang mereka rasakan langsung terasa berat, baik secara fisik maupun finansial.

Salah satunya adalah Sunyoto. Pekerja tersebut diketahui menjalani pengobatan di Rumah Sakit Hermina. Sebelum status kepesertaannya bermasalah, Sunyoto masih dapat memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk menjalani kontrol dan pengobatan jalan setiap pekan. Namun, sejak kepesertaannya dinyatakan tidak aktif, ia terpaksa harus menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan tersebut dengan status sebagai pasien umum.

Hal yang sama juga dialami oleh Ade Bahrudin. Ia diketahui menjalani pengobatan di RS Dirgahayu Samarinda. Sama seperti Sunyoto, Ade Bahrudin juga selama ini rutin menjalani pengobatan jalan setiap pekan dan masih dapat menggunakan BPJS Kesehatan sebelum awal November 2026. Setelah kepesertaan dinonaktifkan, pengobatan yang selama ini menjadi kebutuhan rutinnya berubah menjadi beban biaya pribadi yang harus ia tanggung di tengah ketidakpastian upah dan status hubungan kerja.

“Ini sudah bukan lagi sekadar administrasi. Ini soal nyawa dan kesehatan. Pekerja sakit harus pilih, berobat dengan biaya sendiri atau menunda pengobatan,” ujar Abednego Manulang.

Bagi Abed, kondisi kedua pekerja tersebut menjadi bukti nyata bahwa persoalan tunggakan BPJS Kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi di atas kertas. Bagi pekerja yang sedang sakit dan membutuhkan pengobatan berkelanjutan, nonaktifnya jaminan kesehatan berarti mereka harus memilih antara tetap berobat dengan biaya sendiri atau menunda pengobatan karena tidak memiliki dana. Situasi ini sudah menyangkut persoalan kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya oleh perusahaan.

Ia menambahkan, hingga saat ini para pekerja merasa berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Mereka tidak mendapatkan pemutusan hubungan kerja secara resmi, tidak menerima gaji, dan tidak dapat menggunakan jaminan kesehatan. Bagi Abed, persoalan ini sudah melampaui sekadar persoalan administrasi perusahaan, tetapi sudah menyentuh persoalan kemanusiaan karena menyangkut nyawa dan kesehatan pekerja beserta keluarganya.

Karena sudah tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh, para pekerja akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Pada hari ini, Selasa (17/11/2026), mereka akan mendatangi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang selama ini mereka alami. Di dalamnya termasuk dugaan penelantaran yang telah menimbulkan dampak serius bagi pekerja dan keluarganya. Mereka berharap, pengaduan tersebut bisa menjadi awal bagi hadirnya keadilan dan penegakan hukum yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan.

Abednego Manulang berharap laporan yang mereka sampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara profesional melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pekerja tidak menginginkan konflik yang berkepanjangan, mereka hanya meminta agar hak-hak normatif mereka dipenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Jika memang ada dugaan pelanggaran pidana, ia meminta agar aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan mengenai persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih bersumber dari penuturan perwakilan pekerja. Pihak manajemen PT Wats, termasuk Sunani, Nindya, dan Jirio, maupun pihak-pihak terkait lainnya masih diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan berimbang, serta ada solusi nyata bagi para pekerja yang saat ini sedang membutuhkan perlindungan.

Penulis: Awang | Editor: Fathur

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

2 days ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

2 days ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

2 days ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

6 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

6 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

1 week ago