“Ketika Negara Dilecehkan, Kami Tidak Akan Diam!” – Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Kaltim Suryadinata Murka

Indcyber.com, Samarinda – Di tengah hiruk-pikuk persoalan hukum dan ketidakadilan yang makin sering dipertontonkan secara telanjang di negeri ini, satu suara keras kembali menggema dari Kalimantan Timur. Kali ini datang dari Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Kalimantan Timur Suryadinata yang dengan tegas menyatakan kemurkaannya terhadap arogansi korporasi yang merasa kebal terhadap hukum negara.

> “Ini sudah keterlaluan! Negara dilecehkan, institusi penegak hukum dihina, dan rakyat diinjak-injak harga dirinya. Kami tidak akan diam!” serunya dengan nada membara.

Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Peristiwa yang memicu kemarahan publik—yakni ucapan oknum perwakilan PT Delta Ayu yang menyatakan “Kapolda itu bisa kami copot”—bukan hanya penghinaan terhadap individu, tetapi serangan langsung terhadap kehormatan dan kewibawaan hukum negara. Dan bagi lembaga seperti Komando Garuda Sakti, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Di negeri ini, hukum bukan hanya norma, tapi fondasi dari kedaulatan. Ketika ada pihak swasta — perusahaan — yang dengan entengnya menyatakan bisa mencopot seorang kepala kepolisian daerah, maka itu bukan sekadar arogansi, itu bentuk nyata dari infiltrasi kekuasaan gelap ke dalam sistem hukum yang sah.

Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Kaltim Suryadinata, dalam sikap resminya, menyatakan bahwa ini adalah “tamparan keras terhadap wajah keadilan.”

> “Kami melihat ini sebagai skandal yang harus direspons secara nasional. Ini bukan hanya masalah lokal. Ini penghinaan terhadap negara! Kalau hari ini Kapolda bisa ‘dicopot’ oleh perusahaan, maka besok siapa lagi? Pangdam? Jaksa Agung? Presiden?”

Kemarahan yang Mewakili Suara Rakyat

Ketika aparat hukum dianggap bisa dibeli, ketika lembaga negara dianggap bisa dikendalikan oleh korporasi, maka kepercayaan publik terhadap negara sedang di ujung tanduk. Dan ini bukan lagi persoalan kapal rusak atau uang tali asih. Ini tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini: hukum atau uang?

Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Kaltim Suryadinata bahkan menyebut sikap perusahaan sebagai “bentuk kolonialisme gaya baru.”

> “Dulu kita dijajah oleh bangsa asing yang membawa senjata. Hari ini kita dijajah oleh perusahaan yang membawa uang. Bedanya hanya alat, tapi tujuannya sama: menginjak martabat rakyat!”

Tuntutan Tegas dan Ultimatum Rakyat Komando Garuda Sakti Kalimantan Timur menuntut:

1. Kapolda Kalimantan Timur untuk segera memproses hukum oknum yang melecehkan institusi kepolisian.

2. Pemilik PT Delta Ayu harus hadir dan bertanggung jawab langsung atas pernyataan perwakilannya.

3. Lembaga penegak hukum pusat turun tangan mengawasi kasus ini agar tidak mandek atau dikaburkan.

4. Publik berani bersuara dan bersatu menolak segala bentuk pelecehan terhadap hukum dan keadilan.

> “Kalau institusi hukum hari ini tidak bergerak, maka rakyat akan bergerak. Kami tidak akan biarkan hukum dipermainkan oleh yang merasa punya kekuasaan uang. Negara ini bukan milik para konglomerat!”

Jangan Uji Kesabaran Bangsa Ini

Editorial ini adalah refleksi dari kemarahan yang membara di tengah masyarakat yang sudah terlalu lama diam. Jangan anggap remeh kemarahan rakyat. Jangan uji kesabaran organisasi-organisasi rakyat yang selama ini setia menjaga kewibawaan negara.

Ketua DPD Komando Garuda Sakti Kaltim sudah bicara. Dan ketika suara itu mewakili suara rakyat yang dipinggirkan, maka pemerintah dan aparat wajib dengar — atau bersiap menuai badai perlawanan.

> “Kami tidak akan diam. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan tunduk pada arogansi perusahaan. Karena ketika negara dilecehkan — kami wajib bangkit dan melawan!”(st)