Komisi IV DPRD Kaltim Terima Forum Kerukunan Umat Beragama Kaltim

Indcyber.com, Samarinda -Setelah beberapa Minggu sebelumnya Komisi IV DPRD Kaltim menerima MUI Kaltim kini giliran FKUB Kaltim bersilaturahmi dengan agenda minta dorongan dari Komisi IV terkait dana bansos atau hibah yang dikucurkan oleh Pemprov Kaltim masih sangat minim. 

Adapun anggaran yang diperuntukkan FKUB Kaltim dalam satu Tahun hanya Rp 200 juta, sedangkan kegiatan di FKUB cukup lumayan banyak dengan sayap lembaga yang telah terbentuk yakni Pelita(Pemuda Lintas Agama).

Ketua FKUB Kaltim H Asmuni Ali yang didampingi oleh anggota FKUB Kaltim antara lain I Made Subamia perwakilan Agama Hindu Kaltim serta Pendeta dan Pandita mengatakan sejatinya Tahun ini FKUB tidak dapat anggaran sama sekali, ternyata malah dapat anggaran Rp 200 juta.

“Tujuan kami menggelar rapat dengan Komisi IV DPRD Kaltim ini adalah minta dukungan agar hibah bansos untuk FKUB Kaltim bisa meningkatkan anggaran operasional FKUB, kan banyak kegiatan contoh dalam waktu dekat akan ada kemah pemuda lintas agama terpaksa kita cari dana ngemis dulu sana kemari, “ujar Asmuni Ali

Asmuni Ali sangat berharap FKUB Kaltim dapat dana hibah bansos dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 1 Miliar karena sudah termasuk honor pengurus.

Sementara itu Ketua Komisi IV Rusman Yaqub didampingi Wakil Ketua Komisi IV Yahya Anja serta anggota Nixson Butarbutar, Siti Qomariah dan Syarifah Alaydrus mengatakan jika akan memperjuangkan dan mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih mengutamakan anggaran operasional lembaga keagamaan seperti FKUB, MUI dan sebagainya.

“Insyaallah kita yang duduk di Komisi IV akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memprioritaskan anggaran untuk lembaga keagamaan dan lebih Memanusiakan mereka lah, paling tidak kasih mereka anggaran Rp 2 Miliar per tahun, “ungkap Rusman Yaqub.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua FKUB Kaltim H Asmuni Ali agar Pemprov Kaltim bisa memanusiakan FKUB Kaltim dengan mengalokasikan anggaran dalam satu Tahun Rp 2 Miliar.

Dalam waktu dekat Komisi IV akan memanggil pihak terkait seperti BPKAD serta Biro Sosial guna dimintai keterangannya. (adv /sp)