TENGGARONG, indcyber.com — Musibah kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan A.M. Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, pada Selasa (6/10/2026), tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga memicu komitmen kuat dari legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menyalurkan bantuan langsung sekaligus mendorong transformasi total penataan permukiman agar bencana serupa tidak terulang.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama jajaran anggota dewan hadir langsung di lokasi kejadian untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para korban terdampak.
“Secara simbolis kami memberikan bantuan apa adanya, ala kadarnya, dari seluruh anggota DPRD. Ini juga menjadi contoh kepada masyarakat kita yang kira-kira memiliki rezeki lebih,” ujar Ahmad Yani di hadapan warga.
Evaluasi Tegas: Akses Jalan dan Kepadatan Jadi Sorotan Utama
Di balik aksi tanggap darurat tersebut, DPRD Kukar menyoroti masalah krusial di balik musibah yang menghanguskan tempat tinggal sekitar 62 kepala keluarga ini. Ahmad Yani menilai bahwa kepadatan bangunan yang ekstrem serta akses jalan yang sempit menjadi hambatan besar bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjangkau titik api secara cepat.
“Kami bersama seluruh wakil dari DPRD meninjau langsung kejadian kebakaran ini. Tentu ini menjadi luka kita semua, luka masyarakat Kutai Kartanegara. Kejadian hari ini harus betul-betul kita jadikan bahan evaluasi supaya ke depan tidak terulang lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, karakteristik permukiman padat tanpa infrastruktur jalan yang memadai membuat api dengan mudah menjalar luas.
“Karena kepadatan permukiman dan fasilitas jalan yang tidak memadai, akhirnya yang seharusnya hanya satu kebakaran, ternyata hampir semuanya terkena dampak,” ungkap Yani.
Recovery dan Penataan Ulang: Hadirkan Fasilitas Sosial yang Layak
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kukar berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah melakukan penataan ulang (redesigned) kawasan secara komprehensif. Proses pemulihan (recovery) tidak sekadar membangun ulang rumah warga, melainkan memastikan ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
“Kami sangat prihatin. Ke depan, Insyaallah semoga ini bisa kita recovery, kita perbaiki dan ditata ulang, supaya fasilitas pemerintah, baik fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bisa mencakup seluruh permukiman,” ucapnya penuh optimisme.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, DPRD Kukar menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur darurat yang memadai di setiap sudut kawasan permukiman padat penduduk.
“Sesuai dengan rencana, semuanya harus dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk akses jalan yang memadai. Ketika terjadi kebakaran, akses menuju lokasi harus mudah. Termasuk juga fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan sarana pencegahan kebakaran,” pungkasnya.
Melalui langkah nyata dan pengawalan kebijakan ini, DPRD Kukar berharap tragedi di Kelurahan Melayu menjadi momentum kebangkitan bersama untuk mewujudkan tata kota Kukar yang lebih aman, humanis, dan tahan bencana.Advertorial )