Muhammad Samsun: Dukung OTT Oleh KPK Provinsi Kaltim. Kesejahtraan Masyarakat Bukan Untuk Kepentingan Pribadi dan Kelompok Tertentu

indcyber.com, Kaltim – Wakil Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK Provinsi Kaltim. 

Diketahui sebelumnya telah terjadi OTT KPK dilakukan pada Kamis (23/11/2023) di Kalimantan Timur. Saat itu sebelas orang yang diduga terlibat turut diperiksa. Dalam prosesnya, KPK akhirnya menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan lima tersangka. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan uang Rp 525 juta.

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11/2023) berujung pada penetapan lima tersangka. Dua di antaranya adalah Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Wilayah 1 Kaltim Rahmad Fadjar (RF) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Riado Sinaga (RS). 

Mereka diduga menerima sejumlah uang dari pemenang lelang pada proyek lelang peningkatan dan perbaikan jalan senilai Rp 50,8 miliar

Muhammad Samsun mengatakan ini adalah pelajaran penting bagi perangkat pemerintahan daerah, pentingnya kesadaran hukum dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Kita itu harus taat hukum, taat azas jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, baik itu pihak pemerintah daerah, ASN, Swasta” katanya. Senin, (27/11/2023) 

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan keprihatinannya terhadap para pejabat yang seharusnya memahami aturan penggunaan anggaran dan konsekuensi hukum jika melakukan penyelewengan.

“DPRD Kaltim akan selalu mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi, dan kami mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi serta melaporkan jika ada indikasi korupsi di sekitar mereka,” tandasnya.

Politikus daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) ini menegaskan, sumber daya alam yang kaya di Kalimantan Timur seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Kita itu seharusnya sebagai pemimpin dapat memberikan contoh kepada masyarakat, kita itu harus on the track berjalan lurus saja, tidak usah neko-neko” pungkasnya.#

Reporter: Hani | Editor: Awang | ADV | DPRD Kaltim