Ribut Data BLT, PKS: Pemerintah Harus Kompak…!!

INDCYBER.COM, JAKARTA-Tidak sesuainya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Kementrian Sosial dengan kondisi di lapangan, membuat keresahan publik.

Belakangan malah beberapa pejabat saling menyalahkan. Dari para Menteri versus Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bolaang Timur versus Bupati lumajang dan Gubernur Jabar versus Pemerintah Pusat.

Terkait ribut ribut yang tidak sinkron data penerima BLT, mendapatkan tanggapan serius dari Wakil Rakyat Kaltim yang saat ini duduk di Komisi II DPR RI dari fraksi PKS yakni KH Aus Hidayat Nur atau karib disapa Kang Aus.

“Kalau sudah tau banyak kesalahan, segera diperbaiki. Segera Update! Kita harus cepat. Jangan ribut. Sekali salah sasaran maka warga yang jadi korban”, kata Aus Hidayat Nur, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini dalam rilisnya yang diterima indcyber.com, Selasa (12/5/2020)dini hari.

Sebelumnya Pemerintah Pusat memutuskan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Virus corona (Covid-19). Dianggarkan dari refocusing dan relokasi Dana Desa.

Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Kang Aus juga menegaskan bahwa penyaluran BLT sebagai salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah harus memiliki teknis yang rapih, jangan tumpang tindih dengan bantuan lain.

Politisi Senior PKS ini juga mengatakan jika data penerima bantuan setelah diberikan ke lapangan memang banyak salah sasaran. Banyak ditemui kasus data ganda, ada juga penerima BLT yang sudah mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial lain, bahkan seorang anggota dewan juga termasuk dalam data penerima bantuan tersebut.

“Dari awal penanganan Covid-19 program bantuan selalu menimbulkan masalah, mulai dari kebijakan sampai teknis. Jangan seperti ini, koordinasi harus rapih, tidak boleh tumpang tindih. Pemerintah harus kompak!”, tutupnya.

Editor: Slamet Pujiono