Samri Shaputra Soroti Ketidaksesuaian Laporan LKPJ, DPRD Samarinda Telusuri Data OPD

Indcyber.com , Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan adanya sejumlah ketidaksesuaian antara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 dengan keterangan langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lt. 1 Gedung DPRD Samarinda, Rabu (16/4/2025), dan turut dihadiri oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Menurut Samri, proses evaluasi terhadap LKPJ merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD. “Dengan tugas-tugasnya, kita ini hanya melakukan cross-check terhadap laporan keterangan dari wali kota. Laporan itu memuat program kerja tahun 2024, dan kita ingin memastikan apakah yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan realisasi di lapangan,” ujarnya kepada awak media.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan program kerja pemerintah daerah sejatinya dijalankan oleh OPD, bukan secara langsung oleh wali kota. Karena itu, klarifikasi dari masing-masing OPD diperlukan untuk menyinkronkan data yang tercantum dalam LKPJ.

Samri mencontohkan temuan sebelumnya, di mana laporan wali kota menyebutkan salah satu OPD telah menyerap anggaran hingga 90 persen. Namun, saat diverifikasi langsung kepada OPD terkait, ternyata realisasi serapannya hanya sekitar 60 persen.

“Ini yang harus kami luruskan. Kalau laporan serapan 90 persen, tapi realitasnya cuma 60 persen, berarti ada masalah dalam pelaporan. Jangan sampai ini jadi pola asal bapak senang, menyajikan data yang bagus-bagus saja tanpa akurasi,” tegasnya.

DPRD akan terus mengundang OPD secara bergiliran untuk mengkonfirmasi data dan menyamakan persepsi, agar LKPJ yang disampaikan benar-benar merepresentasikan kinerja pemerintah daerah secara objektif.

“Evaluasi ini penting, bukan hanya untuk akuntabilitas, tapi juga untuk membangun kepercayaan publik bahwa laporan kinerja pemerintah disusun berdasarkan fakta, bukan sekadar formalitas,” tutup Samri.

Reporter : Fathur | Editor : Awang  | ADV