SKANDAL ANGGARAN KALTIM 2024: Rp91,46 MILIAR “SALAH POS” ATURAN, BOBROKNYA TATA KELOLA ATAU SENGANJA DITUTUPI?

SAMARINDA, indcyber.com — Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 terindikasi amburadul dan menabrak asas kepatuhan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltim TA 2024 membongkar praktik penyusunan dan penganggaran ugal-ugalan senilai Rp91,46 miliar (tepatnya Rp91.464.536.708,72) yang dialokasikan tidak sesuai substansi kegiatan.

Bukan sekadar kelalaian administrasi sepele, angka fantastis Rp91,46 miliar ini terkumpul dari 24 paket pekerjaan yang dipaksa masuk ke klasifikasi belanja yang salah. Praktik ini secara nyata mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019.

Anatomy Pelanggaran: Rincian Rp91,46 Miliar yang Diacak-acak

BPK membedah penganggaran bermasalah ini ke dalam empat kelompok salah klasifikasi utama:

 * Belanja Barang/Jasa “Disulap” Menjadi Belanja Modal (Rp33,49 Miliar)

   * Rp25,42 Miliar: Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

   * Rp8,07 Miliar: Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

 * Belanja Modal “Dipaksakan” Menjadi Belanja Barang/Jasa (Rp57,98 Miliar)

   * Rp43,37 Miliar: Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang justru dianggarkan lewat pos Belanja Barang dan Jasa.

   * Rp14,61 Miliar: Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dipotong dan dialihkan ke pos Belanja Barang dan Jasa.

Mengapa Ini Mengindikasikan Pelanggaran Hukum dan Tata Kelola yang Serius?

Meski BPK belum menetapkan angka ini sebagai kerugian negara langsung dalam LHP awal, pengaburan klasifikasi belanja ini berpotensi kuat memicu tindak pidana korupsi atau kejahatan anggaran dengan modus-modus berikut:

 * Pengeluaran Anggaran Tidak Sesuai Peruntukan: Memasukkan aset modal ke belanja barang/jasa atau sebaliknya merusak pencatatan aset daerah. Aset milik daerah terancam tidak terinventarisasi (hilang dari neraca daerah) atau nilai penyusutannya dipalsukan.

 * Indikasi Menghindari Prosedur Pertanggungjawaban: Pos Belanja Barang/Jasa memiliki batasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jauh berbeda dengan Belanja Modal. Pengalihan ini patut diduga sebagai upaya mempermudah pencairan atau menghindari pemeriksaan fisik kualifikasi aset modal yang lebih ketat.

 * Kegagalan Sistemik TAPD dan Pembuat RKA: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dibahas bersama, dan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meng loloskan 24 paket pekerjaan salah klasifikasi bernilai puluhan miliar membuktikan fungsi kontrol TAPD mati total atau ada pembiaran terstruktur.

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Fenomena angka Rp91,46 miliar yang “salah tempat” ini mengonfirmasi dua kemungkinan fatal: Pemprov Kaltim diisi oleh SDM yang tidak kompeten secara masif, atau ada kesengajaan sistemik untuk mengacak-acak anggaran demi formalitas penyerapan.

Pelanggaran asas kepatuhan dan keandalan pelaporan keuangan daerah ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat Kaltim. Aset daerah yang seharusnya menambah daya guna publik terancam kabur akibat pencatatan akuntansi yang sembrono dan melanggar ketetapan hukum. Aparat penegak hukum serta DPRD Kaltim didorong untuk tidak berhenti pada rekomendasi administrasi BPK, melainkan mengusut tuntas motif di balik pengalihan anggaran puluhan miliar ini.(FK)