TENGGARONG, indcyber.com — Langkah berani dan penuh keberpihakan kembali ditunjukkan oleh lembaga legislatif Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dengan tegas dan vokal mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar untuk segera melakukan penataan ulang penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dinilai krusial demi membebaskan para abdi negara dari himpitan biaya hidup sekaligus menjaga keharmonisan keluarga yang terpisahkan jarak penugasan.
Isu yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan kalangan aparatur ini berakar dari aspirasi para PPPK—terutama pegawai hasil optimalisasi—yang harus bertugas jauh dari domisili asal mereka.
Solusi Nyata: Dekat dengan Keluarga atau Solusi Tunjangan Alternatif
Berdasarkan hasil koordinasi mendalam antara DPRD Kukar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terungkap fakta bahwa kementerian terkait tidak melarang adanya penataan ulang penempatan pegawai. Kebijakan tersebut sepenuhnya dapat dieksekusi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Jadi kementerian itu kan tidak melarang dan itu boleh dilakukan oleh daerah masing-masing. Aturannya juga sangat jelas bahwa itu bisa ditata ulang oleh Kabupaten Kota yang memang membutuhkan,” tegas Ahmad Yani.
Ahmad Yani menyoroti beban berat yang harus ditanggung PPPK ketika ditempatkan di wilayah yang jauh, seperti di Kecamatan Tabang, dengan penghasilan yang pas-pasan. Biaya transportasi bolak-balik hingga biaya sewa rumah kerap menguras habis gaji mereka.
Sebagai solusi konkret, DPRD Kukar menyiapkan dua opsi utama bagi Pemkab Kukar:
-
Penataan Ulang Penempatan: Memindahkan lokasi kerja PPPK agar lebih mendekati domisili dan keluarga inti mereka.
-
Skema Tunjangan Khusus: Apabila perpindahan terkendala regulasi atau kebutuhan OPD, pemerintah daerah wajib memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan khusus untuk meredam beban biaya hidup yang tinggi di lokasi penugasan.
DPRD Kukar Siap Tampung 100 Tenaga PPPK
Tidak hanya berhenti pada imbauan penataan dan tunjangan, Ahmad Yani juga menawarkan solusi taktis bagi OPD yang mengalami kelebihan muatan (overload) pegawai atau kesulitan mengatur distribusi tenaga kerja. Secara terbuka, ia menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kukar saat ini masih membutuhkan sekitar 100 tenaga PPPK untuk memperkuat kinerja lembaga legislatif.
“Kalau misalnya di OPD itu tidak bisa diatur pola pekerjaannya, silakan datang ke DPRD dan kita siap tampung 100 orang,” pungkasnya penuh optimisme.
Langkah cepat dan solutif yang diinisiasi oleh DPRD Kukar ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Bupati dan jajaran eksekutif melalui koordinasi lintas OPD. Tujuannya satu: memastikan seluruh PPPK di Kukar dapat bekerja dengan bahagia, tenang, ikhlas, dan berdedikasi penuh demi mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik.(adv)