TENGGARONG , indcyber.com — Komitmen kuat ditunjukkan oleh lembaga legislatif Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di bawah kepemimpinan tegas Ketua DPRD Kukar, Ir. H. Ahmad Yani, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil langkah taktis dan proaktif dalam merespons aspirasi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kukar, Rabu (16/9/2026), DPRD Kukar menegaskan posisinya sebagai rumah aspirasi yang solutif. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kukar, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, serta perwakilan elemen PPPK di lingkungan Pemkab Kukar.
RDP ini merupakan tindak lanjut konkret dari rangkaian dialog sebelumnya pada 13 September 2026, yang secara khusus membedah urgensi penataan dan optimalisasi penempatan kerja PPPK agar lebih berkeadilan, efektif, dan berbasis domisili.
Solusi Konkret: Konsultasi Langsung dengan BKN Pusat
Dalam pemaparannya yang tajam dan berbasis regulasi, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi intensif langsung dengan Direktorat Jenderal Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Hasilnya, peluang penataan ulang (relokasi penempatan) terbuka lebar secara legal, dengan catatan tetap berpijak pada kebutuhan nyata daerah dan domisili asal pegawai.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan krusial yang humanis. Pasalnya, problem jarak geografis antara tempat tugas dan keluarga kerap menjadi beban psikologis yang berdampak langsung pada penurunan efisiensi kerja.
“Bagaimana mereka bisa bekerja dengan tenang dan sejahtera kalau jauh dari keluarga? Karena itu, perlu dilakukan penataan ulang sesuai kebutuhan daerah tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Yani di hadapan peserta rapat.
Garis Tegas DPRD Kukar: Hak Kelulusan Aman, Penempatan Disesuaikan
Guna menghindari disinformasi di tengah arus publik, Ahmad Yani memberikan penegasan fundamental. Kebijakan penataan penempatan ini sama sekali tidak mengubah hasil seleksi, status kelulusan, formasi, maupun profesi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kebijakan tersebut murni berfokus pada optimalisasi titik penugasan (lokasi kerja) secara internal oleh daerah, yang diintegrasikan melalui sistem aplikasi resmi yang terhubung langsung dengan BKN Pusat.
-
Pemetaan Komprehensif: DPRD Kukar mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar bersama OPD teknis untuk segera melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan pegawai secara menyeluruh, akurat, dan transparan.
-
Pertimbangan Humanis & Ekonomi: Penyesuaian lokasi kerja wajib memperhitungkan aspek kemanusiaan — mulai dari kedekatan dengan keluarga, efisiensi biaya transportasi, hingga ketersediaan fasilitas penunjang hidup di sekitar wilayah penugasan.
-
Akuntabilitas Terukur: Seluruh proses penataan dipastikan berjalan secara terukur dan transparan, serta dilaporkan secara berkala melalui sistem administrasi kepegawaian nasional agar tetap taat asas dan aturan.
Kolaborasi Strategis Demi Pelayanan Publik Prima
Melalui langkah taktis ini, DPRD Kukar membuktikan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparatur sipil negara mampu melahirkan kebijakan yang tidak kaku, melainkan solutif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
DPRD Kukar memastikan akan terus mengawal proses kajian dan pemetaan yang dilakukan oleh BKPSDM hingga kebijakan penataan penempatan ini benar-benar direalisasikan di lapangan.
Dengan penempatan kerja yang lebih ideal, proporsional, dan manusiawi, para PPPK di lingkungan Pemkab Kukar diharapkan dapat bekerja dengan pikiran tenang, motivasi tinggi, dan dedikasi penuh. Pada akhirnya, bermuara pada satu tujuan utama: mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Kutai Kartanegara yang semakin maju dan sejahtera.(adv)