Abdurahman Al Hasni :Pemerintah Harus Lebih Giat Untuk Melakukan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Indcyber.com, Samarinda -Politisi Senior Partai Golkar dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Abdurahman Al Hasni mendorong Pemerintah lebih giat dalam mensosialisasikan surat edaran Mendikbud nomor 3 Tahun 2019 tentang penyesuaian kuota PPDB 2019.

Al Hasni mengkhawatirkan edaran tersebut belum diketahui oleh keseluruhan daerah khususnya masyarakat pedesaan yang sulit mendapatkan akses informasi.

“Sehingga perlu peran Pemerintah dalam mensosialisasikan edaran tersebut, “ujarnya

Al Hasni mengatakan adanya surat edaran itu menyusul terbitnya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Permendikbud Nomor 51 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

“Penyesuaian kuota pada jalur prestasi merujuk pada edaran dimaksud, yang semula hanya 5 persen kini bisa mencapai 15 persen daya tampung sekolah, “urai politisi senior Partai Golkar ini kepada indcyber.com.

Masyarakat juga harus tahu bahwa penyesuaian juga dilakukan di jalur zonasi, dari aturan semula kuota nya 90 persen dirubah menjadi 80 persen tapi untuk jalur perpindahan orang tua tetap 5 persen dari daya tampung sekolah.

Abdurahman Al Hasni sangat berharap orang tua murid yang memiliki putra putri yang berprestasi tak harus memasukkan apanya di sekolah yang beepredikat unggulan.

“Dengan begitu para siswa yang memiliki prestasi bagus dapat menyebar di sekolah lainnya, “tegasnya

Seperti kita ketahui terdapat tiga jalur dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu jalur Zonasi, prestasi dan jalur perpindahan orang tua. (adv/sp).

Redaksi -

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

7 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

1 week ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

1 week ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

1 week ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

1 week ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

2 weeks ago