Camat Samarinda Ulu Jelaskan Rencana Penataan Pedagang di Polder Air Hitam

Camat Samarinda Ulu, Sujono, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti hearing bersama DPRD Kota Samarinda dan Dinas PUPR terkait penataan pedagang di kawasan Polder Air Hitam, di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (5/2/2026).(Foto: Fathur)

Samarinda , Indcyber.com — Camat Samarinda Ulu, Sujono, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi penataan bagi pedagang yang beraktivitas di kawasan Polder Air Hitam. Hal tersebut disampaikan usai hearing bersama DPRD Kota Samarinda, Dinas PUPR, serta perwakilan mahasiswa PMII, kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Sujono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Wali Kota Samarinda pada 29 Januari 2026 terkait penertiban kawasan polder. Menurutnya, kawasan Polder Air Hitam memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir, sehingga aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan, kebersihan, dan keselamatan perlu ditata.

“Penertiban ini bukan untuk melarang masyarakat beraktivitas, tetapi untuk menjaga fungsi polder sebagai pengendali banjir sekaligus memastikan keamanan pengunjung dan pedagang,” jelas Sujono.

Ia menambahkan, dalam master plan penataan kawasan polder sebenarnya sudah disiapkan ruang untuk pelaku UMKM. Namun, keterbatasan anggaran daerah pada 2026 membuat program penataan tersebut kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.

Atas arahan Wali Kota Samarinda, pihak kecamatan bersama dinas koperasi dan UMKM telah melakukan peninjauan lapangan untuk mencari lokasi alternatif yang masih berada di area polder. Dari hasil peninjauan, ditemukan lahan dengan panjang sekitar 86 meter dan lebar 7 meter yang dinilai memungkinkan untuk penempatan pedagang secara terpusat.

“Lokasi itu sekarang sedang didesain untuk penataan pedagang agar lebih tertib, bersih, dan aman. Tahap selanjutnya kami akan melaporkan rencana ini kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan,” pungkasnya.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

1 day ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

1 day ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago