Deni Hakim Anwar: Pansus 1 hingga 4 DPRD Samarinda Diperpanjang Enam Bulan

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda memberikan keterangan kepada awak media usai Masa Persidangan I Tahun 2026 dengan agenda pembentukan dan perpanjangan Panitia Khusus (Pansus) di lingkungan DPRD Kota Samarinda. (Fato: Fathur)

Samarinda, Indcyber.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memastikan seluruh Panitia Khusus (Pansus) 1, 2, 3, dan 4 resmi mengajukan perpanjangan masa kerja. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, kepada awak media. Usai Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Samarinda dengan agenda pembentukan dan perpanjangan pansus.

Deni menjelaskan, masing-masing komisi telah menyampaikan permohonan perpanjangan pansus sesuai dengan bidang dan judul pembahasannya. Salah satunya adalah Pansus 3 yang secara khusus menangani persoalan sempadan sungai.

“Di Pansus 3 itu fokus kita sempadan sungai. Karena memang sampai sekarang belum tuntas, makanya kami mengajukan perpanjangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya baru melakukan satu kali inspeksi mendadak (sidak) di lapangan. Ke depan, pansus ingin memastikan kembali bahwa kawasan sempadan sungai benar-benar steril dari bangunan yang tidak semestinya.

“Kita ingin memastikan wilayah sempadan sungai itu sesuai aturan, tidak ada bangunan yang melanggar. Itu yang ingin kita dalami lagi,” jelas Deni.

Terkait pembentukan pansus baru, Deni menegaskan belum ada rencana tersebut. Saat ini DPRD hanya mengajukan izin perpanjangan untuk pansus yang sudah berjalan.

“Belum ada pansus baru. Yang ada hanya laporan dan izin perpanjangan pansus 1, 2, 3, dan 4,” tegasnya.

Deni berharap dengan adanya perpanjangan waktu selama enam bulan ke depan, seluruh pansus dapat bekerja lebih maksimal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tergali dan belum diselesaikan.

“Harapannya dengan perpanjangan ini, hal-hal yang belum tuntas bisa kita selesaikan. Enam bulan ke depan kita bisa bekerja lebih efektif melanjutkan kegiatan pansus di masing-masing komisi,” pungkasnya.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

1 day ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

1 day ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago