Komisi I DPRD Kukar Fasilitasi Aspirasi Pedagang Pasar Tangga Arung Soal Keringanan Retribusi Lapak

Indcyber.com, TENGGARONG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait guna membahas aspirasi para pedagang Pasar Tangga Arung yang menginginkan keringanan, penundaan, atau bahkan penghapusan retribusi lapak berjualan,.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ir. H. Ahmad Yani, S.E., S.T.. Setelah membuka secara resmi, Ahmad Yani menyerahkan palu pimpinan rapat kepada Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, untuk memimpin jalannya RDP. Turut hadir anggota Komisi I lainnya yakni Erwin, Sugeng Hariadi, Wandi, dan Jamhari.

Selain dari unsur DPRD, rapat juga dihadiri oleh perwakilan Forum Pedagang Pasar Tangga Arung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Hukum dan Ekonomi Setkab Kukar, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Desman Minang Endianto menegaskan agar Disperindag Kukar segera menindaklanjuti hasil kajian yang telah dibahas, baik berupa keringanan, pengurangan, maupun penghapusan retribusi, dengan tetap berlandaskan data dan fakta di lapangan.

“Kami minta Disperindag segera mengimplementasikan kajian-kajian tersebut. Apakah itu keringanan, pengurangan, atau penghapusan, semua harus berdasarkan data yang valid,” tegas Desman usai rapat.

Komisi I juga meminta agar Forum Pedagang dapat berperan aktif dalam membantu Disperindag melakukan pendataan menyeluruh terhadap pedagang yang benar-benar layak menerima keringanan. Disperindag diminta berkoordinasi secara intens dengan OPD terkait, seperti Bappenda, Inspektorat, BPKAD, serta Bagian Hukum dan Ekonomi Setkab Kukar, agar prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Desman menambahkan, proses kajian tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan tahapan administratif dan teknis yang matang. Oleh karena itu, Komisi I mendorong adanya pertemuan lanjutan antara Disperindag dan Forum Pedagang untuk membahas lebih detail mengenai skema cicilan atau penyelesaian tunggakan retribusi.

Sementara itu, perwakilan Forum Pedagang Pasar Tangga Arung, Mohammad Rosid, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kukar, khususnya Komisi I, yang telah memfasilitasi ruang dialog bagi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami berterima kasih kepada Komisi I DPRD Kukar yang telah membuka ruang komunikasi ini. Kami berharap hasil rapat hari ini bisa membawa kejelasan dan keringanan bagi pedagang kecil yang terdampak,” ungkap Rosid.

Melalui RDP ini, DPRD Kukar menunjukkan komitmennya dalam menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional di Kutai Kartanegara.(AJ)