KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kecamatan Tabang, menuai sorotan tajam dari pihak kuasa hukum korban. Meski laporan resmi telah masuk, terlapor berinisial Akas disebut masih bebas berkeliaran dan bahkan diduga melarikan diri bersama keponakannya pada Rabu (18/11/2026) tengah malam.
Kasus dugaan perbuatan yang disebut berlangsung sejak sekitar tahun 2024 hingga Juli 2026 ini sebelumnya mencuat setelah orang tua korban, Pilis Bilung (49), warga RT 02 Desa Umaq Bekuay, menolak tawaran penyelesaian secara adat berupa denda Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan perdamaian. Keluarga memilih menempuh jalur hukum pidana demi melindungi korban, Henni Afriyanti.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/10/XI/2026/SPKT/POLSEK TABANG/ berdasarkan Laporan Polisi pada Rabu, 18 November 2026 pukul 11.56 WITA. Dokumen tersebut ditandatangani pelapor dan diketahui oleh KA SPKT Sektor Tabang, AIPTU Muhammad Sailan Kaslan.
Kuasa Hukum Nilai Ada Kelalaian Penanganan
Tim kuasa hukum korban, Hendra dan kawan-kawan, menilai belum adanya tindakan tegas hingga terlapor sempat melarikan diri pada malam hari setelah laporan dibuat merupakan bentuk kelalaian dalam penanganan perkara di Polsek Tabang.
Secara khusus, kuasa hukum menyoroti peran Kanit Reskrim Polsek Tabang, AIPTU Yudi, S.H. Menurut pihak kuasa hukum, aparat Unit Reskrim seharusnya segera mengambil langkah cepat dan terukur sejak laporan disampaikan, termasuk upaya pengamanan atau penahanan terhadap terlapor sesuai ketentuan hukum acara pidana, agar tidak memberi ruang bagi terduga pelaku untuk menghilang.
“Jika aparat polisi tidak dapat bekerja, sebaiknya diberhentikan saja,” tegas pihak kuasa hukum korban menyikapi lambannya respons dan kaburnya terlapor.
Berawal dari Keterangan Istri Terlapor dan Gagalnya Mediasi Adat
Berdasarkan uraian dalam STTLP, lokasi kejadian dugaan persetubuhan disebut berada di Jalan Poros PU RT 03, Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tabir kasus ini mulai terungkap pada Selasa, 13 Oktober 2026, ketika Sdri. Rini—yang tercatat sebagai istri terlapor Akas—mendatangi rumah pelapor. Ia menyampaikan informasi bahwa Henni Afriyanti telah disetubuhi oleh suaminya, Akas. Pelapor sempat mencoba menanyakan langsung hal tersebut kepada anaknya, namun korban belum bersedia bercerita.
Pada akhir Oktober 2026, pelapor bersama istrinya berupaya mengadukan peristiwa ini kepada kepala adat Umaq Bekuay, namun rencana pertemuan tertunda karena kepala adat sedang sakit. Pertemuan baru dapat dilaksanakan pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di kediaman pelapor, dipimpin kepala adat desa Umaq Bekuay dan dihadiri staf adat.
Dalam musyawarah adat tersebut, dibahas dugaan perbuatan Akas terhadap korban yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu sekitar tahun 2024 hingga Juli 2026. Pihak adat mengajukan skema penyelesaian berupa denda Rp40.000.000 dan ajakan damai. Namun, orang tua korban menolak opsi tersebut dan memilih memproses perkara secara pidana ke kepolisian.
Jeratan UU Perlindungan Anak dan Desakan Pencarian Terlapor
Dalam STTLP, peristiwa ini dikualifikasikan sebagai dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kejahatan seksual terhadap anak tergolong tindak pidana berat dengan ancaman sanksi yang tegas serta berdampak panjang terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban. Rentang waktu kejadian yang diduga berlangsung sejak 2024 hingga Juli 2026 juga mengindikasikan pola berulang dalam kurun waktu panjang, sementara penolakan denda adat oleh keluarga menegaskan bahwa pemulihan keadilan dan perlindungan anak tidak dapat digantikan dengan kompensasi uang semata.
Dengan munculnya informasi bahwa terlapor telah kabur pada Rabu malam (18/11/2026), pihak keluarga dan kuasa hukum mendesak Polsek Tabang bersama jajaran Polres Kutai Kartanegara segera melakukan pengejaran dan penelusuran keberadaan terlapor secara cepat, senyap, dan terukur. Selain itu, pemeriksaan saksi, pengamanan barang bukti, serta pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban dan keluarga dinilai harus segera dijalankan agar proses penyidikan tidak terhambat. (H/Y)
KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat…
TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…
SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…
INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…
Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…
TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…