Limbah PT Kutai Ternak Mandiri di Duga Cemari Lingkungan

Indcyber.com Karya Merdeka – Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pusat Senin (6/11) menurunkan Tim Investigasi ke KM 25 Kelurahan Karya Merdeka meninjau langsung dampak pencemaran limbah perternakan ayam di RT 27 dan 31 oleh PT. Kutai Ternak Mandiri.

Ketua RT 31 Endah Anggorowan saat di temui mengatakan limbah ini sudah berlangsung lama, dan baru di tangani setelah ada surat pengaduan dari DPD LAI Kaltim.

“ warga kami ada sekitar 30 yang terdampak, ada sebagian telah menerima santunan, akan tetapi warga tetap meminta kepada KTM untuk memperbaiki system pembuangan Limbah ini, sehingga kedepan baik warga dan perusahaan sama-sama nyaman. “ Kata Bu RT 31 Endah.

Menurut Endah ada dua jenis dampak yang di akibatkan pencemaran limbah ini yaitu Bau yang menyengat serta lalat, hasil dari dinas kesehatan yang turun juga mengatakan bahwa kondisi itu tidak baik untuk kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Saat turun di Lokasi di maksud, terlihat ada aktifitas galian C sedang berusaha menutup limbah yang membanjiri di sekitarnya. Ada 3 alat exsavator PC 200 dan Greder, mengeruk tanah perbukitan di sekitar peternakan di dorong untuk menutupi kumbangan – kumbangan limbah, sesekali tim menutup hidung karena bau yang menyengat, bahkan bau limbah ini sampai radius 1 KM.

“ Dari Informasi Ketua RT 27, galian C ini sudah mengantonggi ijin, akan tetapi Lurah Karya merdeka secara tegas mengatakan tidak ada ijin galian C yang peruntukannya untuk menutup limbah pencemaran perternakan ayam. Sebenarnya ini sudah salah apparat kepolisian segera secepatnya menertibkan.” Kata Suryadinata Ketua Tim.

Ketua TIM Investigasi LAI Suryadinata dan Ketua DPD LAI Kalimantan Timur H Haris yang melihat secara langsung, meminta instansi terkait di pemerintahan Kabupaten kutai kartanegara untuk bertindak dengan cepat, kasus dugaan pencemaran Limbah ini juga segera dilaporkan ke Instansi yang lebih tinggi agar mereka semua di proses hokum untuk mempertanggung jawabkan bila mana mereka melangar PP 27 tahun 1999 dan Undang undang 32 tahun 2009 serta pelanggaran tidak memiliki Ijin Galian C. (***)