Pandangan Umum  5 Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2019

Indcyber.com, SENDAWAR – Sidang Paripurna II masa sidang III Tahun 2019, tentang pandangan umum Lima fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2019, berlangsung diruang sidang utama DPRD Kutai Barat (Kubar), pada Jumat (6/9/2019).

Fraksi PDIP yang dibacakan Yudi Hermawan mengatakan bahwa, sejauh ini fraksi PDIP melihat bahwa apa yang sudah dilakukan saudara bupati Kubar bersama seluruh jajarannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sudah cukup terakomodir.

Dikatakan Yudi Hermawan bahwa, pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten  Kutai Barat, tahun anggaran 2019.

“ Kami berharap nilai – nilai kebersamaan dan kemitraan yang baik sebagai mitra kerja yang sejajar lurus membangun Kubar yang kita banggakan ini, menuju terwujudnya Kubar yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kuwalitas sumber daya manusia, ” kata Yudi Hermawan.

Senada dengan apa yang disampaikan keempat (4) Fraksi lainnya, seperti Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera, Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan Perindo, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Demokrat, bahwa siap mendukung Raperda Perubahan TA 2019.

Sementara itu Sekdakab Yacob Tullur yang mewakili Bupati FX. Yapan usai sidang mengatakan kepada wartawan bahwa, pemerintah akan menjawab apa yang disampaikan oleh lima Fraksi, dan apa yang menjadi pertanyaan daripada fraksi – fraksi tersebut.

Yacob Tullur menuturkan bahwa nanti di pandangan akhir fraksi ada persamaan didalam pelaksanaan APBD kedepannya.

“ Cuma ada sedikit masalah ke khawatiran – khawatiran aja dari pemerintah apa yang disampaikan para fraksi, ternyata mereka menyetujui saja apa yang ada dalam Raperda perubahan tersebut,” kata Yacob Tullr.

Yacob Tullur mengatakan bawa, Itulah tujuan daripada mitra kerja antara pemerintah dan DPRD, karena fungsi dari DPRD sendiri adalah sebagai penganggaran, pengawasan dan legislasi, DPR mengawasi pekerjaan pemerintah, sedangkan pemerintah melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan visi dan misi daerah itu sendiri.

Sekedar diketahui bahwa APBD Kutai Barat TA 2019 sebesar Rp. 2,31 Trilyun, sedangkan APBD perubahan perubahan Rp. 2,57 Trilyun. (arf)