Pengawasan PPDB Dinilai Makin Ketat, DPRD Minta Satgas Diperkuat

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait pengawasan PPDB 2025 di Gedung DPRD Samarinda, Senin (21/7/2025).(Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA — Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memperketat pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menilai kehadiran tim pengawas yang dibentuk Pemkot berhasil menciptakan suasana penerimaan siswa baru yang lebih tertib dan transparan.

Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas PPDB merupakan langkah konkret dalam menjawab keresahan masyarakat setiap tahun ajaran baru. Ia menyebut, meskipun masih terdapat laporan keluhan, namun respons cepat dari pemerintah patut diapresiasi.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sistem. Kita lihat tahun ini lebih rapi, lebih terkendali, walau tentu masih perlu perbaikan di beberapa sisi,” kata Ismail usai mengikuti agenda di Gedung DPRD Samarinda, Senin (21/7/2025).

Ia menilai, keberadaan Satgas sangat penting untuk mencegah potensi praktik tidak adil yang kerap muncul saat proses seleksi siswa baru. Bagi Ismail, pengawasan aktif seperti ini seharusnya sudah menjadi standar tahunan.

“Selama ini masalah muncul karena lemahnya pengawasan. Kalau tim ini bisa bekerja sepanjang tahun, bukan hanya saat PPDB, tentu lebih maksimal lagi hasilnya,” jelasnya.

Ismail juga menekankan perlunya memperluas jangkauan pengawasan hingga ke kawasan pinggiran kota, yang menurutnya masih rawan penyimpangan karena minimnya kontrol langsung dari otoritas.

“Pendidikan itu hak semua anak, bukan hanya yang tinggal di tengah kota. Kita ingin sistem yang menjangkau hingga ke wilayah yang sering luput dari perhatian,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mendorong agar Satgas dibekali dengan kewenangan yang lebih kuat serta sumber daya manusia yang memadai. Ia menyebut, jika pengawasan ingin benar-benar efektif, maka perlu ada dukungan administratif dan regulatif dari Pemkot.

“Jangan sampai Satgas cuma aktif ketika masalah muncul. Harus ada pola kerja yang proaktif, terstruktur, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ismail berharap, pembentukan Satgas ini menjadi bagian dari reformasi sistem pendidikan yang berkelanjutan di Kota Samarinda. Menurutnya, jika dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan meningkat.

“Ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah menjaga ritme dan konsistensinya,” tutupnya.

Reporter: Fathur | Editor : Awang  | ADV