Syarifatul Sya’diah: Validitas Data dan Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Sukses Gratispol Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. (Foto : Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa program layanan gratis atau Gratispol yang diusung Gubernur Kaltim membutuhkan dukungan penuh dari sisi perencanaan, sinkronisasi kebijakan, dan validitas data lintas daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pihaknya mengagendakan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Kita akan segera duduk bersama dengan OPD teknis karena ini menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gratispol tidak bisa jalan tanpa data yang akurat dan arah kebijakan yang terintegrasi,” ujar Syarifatul, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, salah satu isu utama yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya duplikasi program antarlevel pemerintahan. Ia mencontohkan, jika suatu kabupaten telah menanggung iuran BPJS secara gratis, maka Pemprov tidak perlu membuat program serupa untuk wilayah tersebut.

“Jangan sampai terjadi pengulangan anggaran. Kita butuh data jelas, wilayah mana saja yang sudah digratiskan dan mana yang belum. Itu dasar kita untuk alokasi,” tegasnya.

Syarifatul mengungkapkan, Bappeda Kaltim bersama Bappeda kabupaten/kota akan segera menggelar rapat teknis untuk menyamakan basis data dan arah kebijakan. Ia juga menyatakan, efisiensi penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama.

“Program seperti Gratispol ini butuh biaya besar. Kita harus pastikan dana digunakan tepat sasaran dan tidak membiayai program yang sudah tertutupi oleh level pemerintahan lain,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinkronisasi kebijakan ini akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Draf kebijakan hasil rapat dijadwalkan masuk pembahasan paripurna sebelum dikirim ke pusat untuk fasilitasi.

“Kami dorong tim percepatan kerja keras. Empat hari setelah permintaan masuk, draf harus sudah siap untuk pembahasan bersama OPD,” ujar legislator asal Golkar ini.

Syarifatul menegaskan, indikator capaian program harus didasarkan pada data konkret dan proyeksi kebutuhan ke depan, agar setiap kebijakan benar-benar berdampak.

“Kita ingin melihat angka capaian sejauh ini, dan seperti apa proyeksinya ke depan. Jangan hanya program berjalan, tapi tidak terukur. Ini menyangkut kredibilitas kebijakan,” pungkasnya.

Reporter: Fathur  | Editor: Awang | ADV