DPRD Samarinda Dorong Perencanaan Pembangunan yang Lebih Partisipatif dan Tepat Sasaran

Indcyber.com, Samarinda –  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Samarinda menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam kegiatan ini, DPRD Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran sebagai mitra kritis sekaligus jembatan aspirasi rakyat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan program pembangunan.

“Kami percaya, pembangunan yang baik harus lahir dari dialog dan partisipasi aktif masyarakat. Jangan sampai rencana yang disusun hanya berdasarkan asumsi dari atas,” ungkap Deni Hakim Anwar usai menghadiri Musrenbang 2025 kepada media, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus memastikan suara masyarakat dari tingkatan terbawah RT, kelurahan, hingga kecamatan benar-benar masuk dan diakomodasi dalam dokumen RKPD. Menurutnya, hal itu penting agar hasil pembangunan bisa tepat sasaran dan dirasakan secara merata.

“Perencanaan yang inklusif akan menciptakan hasil yang lebih adil. Kami tidak ingin ada kelompok masyarakat yang tertinggal hanya karena aspirasinya tidak tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.

Tak hanya menerima usulan, Deni juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan. Hal ini dinilai penting agar proses perbaikan terus dilakukan dari tahun ke tahun.

“Penting untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan, mana yang berhasil, mana yang masih perlu ditingkatkan. Musrenbang jangan hanya jadi agenda formal tahunan, tapi benar-benar berdampak,” tegasnya.

Ia menutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah dan DPRD tetap terjaga demi menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan berpihak pada kepentingan warga.

Reporter : Fathur | Editor :  Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Dugaan Penyelewengan Dana Kampung Batu Majang senilai Rp1 Miliar Lebih Mengemuka, Aparat Hukum Didesak Bertindak

Ujoh Bilang, indcyber.com - Dugaan kasus penyalahgunaan keuangan publik kembali mencoreng tata kelola pemerintahan tingkat…

1 day ago

Jalan Ampera Palaran Gelap, Warga Desak Pemerintah Segera Tambah Penerangan

SAMARINDA, indcyber.com — Kondisi penerangan di ruas Jalan Ampera, tepat di depan Kantor Kecamatan Palaran,…

2 days ago

MENETASNYA BENCANA ANGGARAN Rp183,5 MILIAR KALTIM

​Mencederai Hukum dan Fungsi Pengawasan: Tatapan Tajam ke PPK 1.9, Satker PJN I, dan BBPJN…

1 week ago

Proyek Jalan Rp196,8 Miliar di Kutai Barat Disorot : Aspal Diduga 2–3 Cm, Drainase Menyusut, BBPJN Kaltim Wajib Buka Data

Kutai Barat, indcyber.com — Proyek preservasi jalan ruas Sp. Blusuh–Sp. 3 Damai–Barong Tongkok–Melak (Sp. Blusuh–Melak)…

1 week ago

Jalan Loa Janan Amblas Parah, BPBJN Kaltim Berdalih ‘Tanah Lunak’: Kegagalan Perencanaan atau Pembiaran Berbahaya?

LOA JANAN, KUKAR, indcyber.com— Bencana kegagalan struktur jalan di wilayah Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,…

1 week ago

BANCAKAN ANGGARAN DI ATAS BATU BERSATU: MENGULITI BOBROKNYA PROYEK JALAN MARGASARI–KUKAR

KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Proyek seumur jagung kembali roboh. Uang rakyat menguap miliaran rupiah, sementara…

1 week ago