Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, memberikan keterangan kepada awak media usai rapat finalisasi Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (5/11/2025). (Foto: Fathur)
Indcyber.com,SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum. Rapat lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai I Gedung DPRD Samarinda, Rabu (5/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I Aris Mulyanata.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Pansus seperti Suparno, Joha Fajal, dan Sinar Alam, bersama perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.
Aris menjelaskan, pembahasan Raperda sudah memasuki tahap akhir. Fokus utama kali ini adalah memperkuat koordinasi antar-OPD untuk menertibkan pengelolaan aset pemakaman yang masih tumpang tindih.
“Kami ingin memastikan seluruh aset pemakaman umum dikelola secara baik dan sesuai peruntukan. Masih ada proses transisi dari OPD pengelola aset ke OPD teknis, jadi butuh waktu untuk penyelarasan,” ungkapnya.
Saat ini terdapat 11 lokasi pemakaman umum yang dikelola pemerintah kota. Namun, sebagian masih memerlukan kejelasan status dan batas kewenangan antarinstansi agar tak terjadi benturan di lapangan.
Selain mengatur pemakaman pemerintah, Raperda ini juga mencakup pemakaman swasta dan pemakaman khusus, agar semua pengelolaan memiliki dasar hukum yang seragam dan sesuai dengan kebijakan daerah.
“Raperda ini akan menjadi payung hukum bagi seluruh pengelolaan pemakaman di Samarinda. Teknisnya akan dijabarkan lebih rinci lewat peraturan wali kota,” terang Aris.
Ia juga menekankan, pembahasan dilakukan hati-hati karena isu pemakaman bersentuhan langsung dengan nilai sosial dan keagamaan masyarakat.
“Isu ini sensitif, sehingga kami ingin regulasi yang lahir bisa diterima semua pihak. Komitmen dari OPD terkait juga sangat kuat untuk menyelesaikan bersama,” ujarnya.
DPRD Samarinda menargetkan Raperda ini dapat segera disahkan sebagai pedoman pengelolaan pemakaman yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Reporter: Fathur | Editor: Awang
Mencederai Hukum dan Fungsi Pengawasan: Tatapan Tajam ke PPK 1.9, Satker PJN I, dan BBPJN…
Kutai Barat, indcyber.com — Proyek preservasi jalan ruas Sp. Blusuh–Sp. 3 Damai–Barong Tongkok–Melak (Sp. Blusuh–Melak)…
LOA JANAN, KUKAR, indcyber.com— Bencana kegagalan struktur jalan di wilayah Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,…
KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Proyek seumur jagung kembali roboh. Uang rakyat menguap miliaran rupiah, sementara…
Dokumen Klarifikasi Justru Jadi Bukti Pengakuan Dosa Pungli Emas dan Pencaplokan Wilayah! KUTAI KARTANEGARA,…
LOA KULU, KUTAI KARTANEGARA, indcyber.com — Kerusakan berulang pada Jalan Poros Tenggarong–Loa Janan, khususnya di…