Efisiensi Anggaran, Tapi Hak Dasar Warga Tetap Prioritas: Sorotan Iswandi terhadap APBD 2026

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025 di Gedung DPRD Samarinda, Jumat malam (28/11/2025). (Foto: Fathur)

Indcyber.com, SAMARINDA — Saat DPRD Kota Samarinda menyepakati Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan usai Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Helmi Abdullah, Jumat malam (28/11/2025).

Menurut Iswandi, belanja modal yang turun drastis hingga 74 persen berpotensi berdampak langsung pada warga, terutama mereka yang bergantung pada pelayanan publik dan fasilitas dasar. “Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai warga, terutama yang ekonomi menengah ke bawah, kehilangan hak-hak dasarnya. Infrastruktur dasar—jalan, air bersih, sanitasi, sekolah—itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dampak Nyata ke Warga dan UMKM

Bagi pedagang kecil, revitalisasi pasar induk bukan sekadar proyek, melainkan tempat mereka menghidupi keluarga. Begitu pula dengan perbaikan jalan lingkungan dan pengendalian banjir; hal ini bukan sekadar statistik, tetapi penentu keselamatan dan kenyamanan sehari-hari.

“Kalau jalan rusak atau banjir datang, ekonomi lokal langsung terganggu. UMKM tidak bisa beroperasi, anak-anak kesulitan ke sekolah, dan warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan,” tambah Iswandi.

Selain itu, ia menekankan agar anggaran bantuan sosial tidak terkena pemangkasan berlebihan. Dana hibah pun diharapkan tetap diprioritaskan untuk pendidikan dan tempat ibadah, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan komunitas.

Efisiensi dengan Pendekatan Humanis

Iswandi juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis Satpol PP terhadap pedagang kecil. Penertiban seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi mereka yang bergantung pada usaha harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Program pemberdayaan UMKM, perlindungan pekerja informal, dan optimalisasi program Pro Bebaya di tingkat RT menjadi sorotan penting lain. Menurut Iswandi, pelatihan, pemberian modal, dan dukungan bagi ekonomi akar rumput harus tetap berjalan, bahkan di tengah efisiensi anggaran.

Perhatian pada Sampah, TPA, dan Pemakaman

Masalah pengelolaan sampah, ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta lahan pemakaman yang terbatas juga menjadi prioritas. Iswandi menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, atau hal-hal yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga.

Komitmen Pemerintah Kota Tetap Diapresiasi

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Iswandi tetap menghargai upaya Wali Kota Samarinda dalam membangun pemerintahan yang transparan dan menekankan pembangunan infrastruktur. “Kami menyetujui APBD 2026, tapi akan terus mengawal agar anggaran benar-benar membela rakyat kecil dan menjamin layanan dasar,” ujarnya.

Dengan pengawasan ketat DPRD, Iswandi berharap APBD 2026 menjadi anggaran yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, mendorong UMKM berkembang, dan menjaga Samarinda sebagai kota yang maju, humanis, dan berkeadilan sosial.

Reporter: Fathur| Editor: Awang