Categories: BERANDAKaltim

Gerindra Kaltim Berang, Desak Gubernur Rudy Mas’ud Minta Maaf kepada Presiden Prabowo

SAMARINDA, indcyber.com – Suasana politik di Kalimantan Timur memanas setelah beredarnya pernyataan protes keras dari kader Partai Gerindra terkait pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Protes ini dipicu oleh ucapan Gubernur di media sosial yang dinilai membandingkan relasi keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan praktik penunjukan kerabat dalam struktur kekuasaan daerah.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muh Afif Rayhan Harun, menegaskan bahwa tindakan Gubernur yang membawa-bawa nama Presiden sebagai tameng kebijakan daerah adalah sebuah “distorsi logika dan penyesatan etika publik.”

“Hubungan keluarga Presiden tidak pernah menjadi dasar pemberian jabatan publik di daerah. Membawa nama Presiden untuk menjustifikasi penempatan keluarga dalam kekuasaan daerah (TGUPP) adalah tindakan tidak etis dan merendahkan standar kepemimpinan,” ujar Afif Rayhan dalam pernyataan tertulisnya yang tersebar melalui pesan WhatsApp.

Pihak Gerindra menilai Gubernur Rudy Mas’ud mencoba melakukan manipulasi opini publik untuk meredam sorotan tajam masyarakat terkait isu konflik kepentingan, terutama pasca aksi massa yang terjadi pada 21 April lalu.

Atas hal tersebut, kader Partai Gerindra menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Kaltim:

 1. Hentikan Manipulasi: Mendesak Gubernur berhenti membawa nama Ketua Umum Gerindra/Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab persoalan kebijakan daerah.

 2. Cabut Pernyataan: Meminta Gubernur Rudy Mas’ud mencabut keterangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

 3. Permohonan Maaf Terbuka: Menuntut Gubernur meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Hasyim Djojohadikusumo melalui media nasional dan media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Gubernur yang viral di media sosial “Selasar” pada 22 April tersebut terus mendapat reaksi keras dari berbagai elemen, khususnya dari partai pengusung Presiden. Afif Rayhan menegaskan bahwa keterangan Gubernur tersebut merupakan bentuk penghinaan dan tindakan yang melampaui batas.( ***)

indcyber

Recent Posts

ISOLASI SISTEMIK DI KRAYAN: Anggaran Triliunan Menguap, Perbatasan Sengaja Dibiarkan Sekarat?

KRAYAN, indcyber.com– Slogan "membangun dari pinggiran" yang kerap digelorakan dari istana Jakarta terbukti menjadi lelucon…

8 hours ago

Merawat Tertib Berkendara di Kota Tepian, Dishub Samarinda Konsisten Gencarkan Edukasi dan Sanksi

SAMARINDA, indcyber.com– Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali menunjukkan komitmennya dalam menata urat nadi transportasi…

8 hours ago

MEMBONGKAR ALIBI “FISKAL” PEMPROV KALTARA: Mengapa Rp332 Miliar Dana Reboisasi Mengendap Saat Hutan Terbakar?

TANJUNG SELOR, indcyber.com– Narasi "aman dan sesuai aturan" yang didengungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov…

1 day ago

Ketua Garuda Sakti Kaltim Suryadi Nata Ingatkan Kewaspadaan Isu Ideologi Jelang Akhir Tahun

SAMARINDA. Indcyber.com– Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti (LAI BPAN…

1 day ago

Tuduhan Tanpa Dasar Akun TikTok @amb_yok: Upaya Pembungkusan Opini, Pengabaian UU Pers, dan Ancaman Pidana ITE

SAMARINDA, indcyber.com– Sebuah unggahan video dari akun TikTok @amb_yok (id video: 7633276148322979079) secara sepihak menyerang…

1 day ago

MELONJAK Rp3,6 MILIAR DALAM SETAHUN, KPK DIMINTA USUT REKENING GENDUT SEKPROV KALTARA

TANJUNG SELOR, indcyber.com – Transparansi anggaran dan integritas pejabat publik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…

1 day ago