Categories: BERANDAKaltim

Gerindra Kaltim Berang, Desak Gubernur Rudy Mas’ud Minta Maaf kepada Presiden Prabowo

SAMARINDA, indcyber.com – Suasana politik di Kalimantan Timur memanas setelah beredarnya pernyataan protes keras dari kader Partai Gerindra terkait pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Protes ini dipicu oleh ucapan Gubernur di media sosial yang dinilai membandingkan relasi keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan praktik penunjukan kerabat dalam struktur kekuasaan daerah.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muh Afif Rayhan Harun, menegaskan bahwa tindakan Gubernur yang membawa-bawa nama Presiden sebagai tameng kebijakan daerah adalah sebuah “distorsi logika dan penyesatan etika publik.”

“Hubungan keluarga Presiden tidak pernah menjadi dasar pemberian jabatan publik di daerah. Membawa nama Presiden untuk menjustifikasi penempatan keluarga dalam kekuasaan daerah (TGUPP) adalah tindakan tidak etis dan merendahkan standar kepemimpinan,” ujar Afif Rayhan dalam pernyataan tertulisnya yang tersebar melalui pesan WhatsApp.

Pihak Gerindra menilai Gubernur Rudy Mas’ud mencoba melakukan manipulasi opini publik untuk meredam sorotan tajam masyarakat terkait isu konflik kepentingan, terutama pasca aksi massa yang terjadi pada 21 April lalu.

Atas hal tersebut, kader Partai Gerindra menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Kaltim:

 1. Hentikan Manipulasi: Mendesak Gubernur berhenti membawa nama Ketua Umum Gerindra/Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab persoalan kebijakan daerah.

 2. Cabut Pernyataan: Meminta Gubernur Rudy Mas’ud mencabut keterangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

 3. Permohonan Maaf Terbuka: Menuntut Gubernur meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Hasyim Djojohadikusumo melalui media nasional dan media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Gubernur yang viral di media sosial “Selasar” pada 22 April tersebut terus mendapat reaksi keras dari berbagai elemen, khususnya dari partai pengusung Presiden. Afif Rayhan menegaskan bahwa keterangan Gubernur tersebut merupakan bentuk penghinaan dan tindakan yang melampaui batas.( ***)

indcyber

Recent Posts

Dugaan Penyimpangan Proyek APBD Rp 2,28 Miliar di Paser: Pengawasan Publik dan Transparansi Anggaran Dipertanyakan

TANAH GROGOT, indcyber.com— Sorotan tajam tertuju pada proyek pengadaan dan penataan interior milik Pemerintah Kabupaten…

2 days ago

PONTON BATU BARA RATAKAN PERMUKIMAN DI MAHAKAM: KELALAIAN FATAL ATAU KEJAHATAN PELAYARAN?

LOA JANAN , indcyber.com— Insiden kelam kembali mencoreng aktivitas pelayaran niaga batu bara di sepanjang…

3 days ago

Darurat Korsleting Listrik Hantui Tenggarong, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Desak Evaluasi Total dan Solusi Nyata untuk Warga!

TENGGARONG, indcyber.com  — Musibah kebakaran yang kembali melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kartini, Tenggarong…

1 week ago

Wawali Samarinda Harapkan Revitalisasi Sekolah Pacu Semangat Belajar dan Prestasi Pelajar

SAMARINDA, indcyber.com — Pemerintah Kota Samarinda menggelar kegiatan Gelar Griya (Open House) Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi…

1 week ago

Warga Muara Jawa Ulu Sumringah! Jalan Pandawa Mulus Berkat Kawalan Ketat Rahmat Dermawan, DPRD Kukar Komit Tuntaskan Infrastruktur hingga ke Pelosok RT

Tenggarong, indcyber.com  — Wajah Jalan Pandawa RT 22, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa,…

1 week ago

DARURAT UDARA KUKAR! DPRD Desak Perpanjangan PJJ & Sentil Keras Gerakan “Open Donasi” Pemerintah

TENGGARONG, indcyber.com  — Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti…

2 weeks ago