Categories: BERANDAKaltim

Gerindra Kaltim Berang, Desak Gubernur Rudy Mas’ud Minta Maaf kepada Presiden Prabowo

SAMARINDA, indcyber.com – Suasana politik di Kalimantan Timur memanas setelah beredarnya pernyataan protes keras dari kader Partai Gerindra terkait pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Protes ini dipicu oleh ucapan Gubernur di media sosial yang dinilai membandingkan relasi keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan praktik penunjukan kerabat dalam struktur kekuasaan daerah.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muh Afif Rayhan Harun, menegaskan bahwa tindakan Gubernur yang membawa-bawa nama Presiden sebagai tameng kebijakan daerah adalah sebuah “distorsi logika dan penyesatan etika publik.”

“Hubungan keluarga Presiden tidak pernah menjadi dasar pemberian jabatan publik di daerah. Membawa nama Presiden untuk menjustifikasi penempatan keluarga dalam kekuasaan daerah (TGUPP) adalah tindakan tidak etis dan merendahkan standar kepemimpinan,” ujar Afif Rayhan dalam pernyataan tertulisnya yang tersebar melalui pesan WhatsApp.

Pihak Gerindra menilai Gubernur Rudy Mas’ud mencoba melakukan manipulasi opini publik untuk meredam sorotan tajam masyarakat terkait isu konflik kepentingan, terutama pasca aksi massa yang terjadi pada 21 April lalu.

Atas hal tersebut, kader Partai Gerindra menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Kaltim:

 1. Hentikan Manipulasi: Mendesak Gubernur berhenti membawa nama Ketua Umum Gerindra/Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab persoalan kebijakan daerah.

 2. Cabut Pernyataan: Meminta Gubernur Rudy Mas’ud mencabut keterangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

 3. Permohonan Maaf Terbuka: Menuntut Gubernur meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Hasyim Djojohadikusumo melalui media nasional dan media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Gubernur yang viral di media sosial “Selasar” pada 22 April tersebut terus mendapat reaksi keras dari berbagai elemen, khususnya dari partai pengusung Presiden. Afif Rayhan menegaskan bahwa keterangan Gubernur tersebut merupakan bentuk penghinaan dan tindakan yang melampaui batas.( ***)

indcyber

Recent Posts

EKSEKUSI ANGGARAN RP200 MILIAR JALAN LEMBUSWANA–SEBULU: PRESTASI ATAU PEMBOROSAN

SAMARINDA, indcyber.com– Janji manis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim untuk…

4 hours ago

Nepotisme Berkedok Prerogatif? Polemik Hijrah Mas’ud di Lingkaran Kekuasaan Kaltim

SAMARINDA, indcyber.com – Tabir teka-teki pengangkatan Hijrah Mas’ud ke dalam jajaran Tim Ahli Gubernur Kalimantan…

10 hours ago

Ultimatum 14 Hari: Aliansi Rakyat Kaltim Ancam Kepung DPRD Jika Aspirasi Hanya Jadi Sampah Birokrasi

SAMARINDA, indcyber.com– Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada Sekretariat…

1 day ago

Rehabilitasi Rumah Jabatan Rp3,7 Miliar—Mencederai Rasa Keadilan, Mengabaikan Urgensi Publik!

SAMARINDA, indcyber.com – Di tengah jeritan warga Kalimantan Timur yang masih berjuang melawan jalanan rusak…

1 day ago

TERAS SAMARINDA DIPANTAU PASCA AKSI 214, KERUSAKAN DINILAI MINIMAL

Samarinda, indcyber.com— Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan respons cepat dan terukur pasca Aksi 214 dengan melakukan…

2 days ago

Gubernur Kaltim di Pusaran Kontroversi: Antara Protokol, Keangkuhan, dan Krisis Keteladanan

SAMARINDA, indcyber.com – Suasana mencekam di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April kemarin…

2 days ago