Guru Samarinda Minta Perlindungan Hukum, DPRD Pertimbangkan Regulasi

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, (Foto : Fathur/indcyber.com)

Indcyber.com, Samarinda – Maraknya kasus hukum yang menimpa tenaga pendidik di Samarinda memicu kekhawatiran di kalangan guru. Mereka meminta adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum saat menjalankan tugas di sekolah.

Permintaan ini disampaikan langsung kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, dalam audiensi yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda serta perwakilan kepala sekolah. Para tenaga pendidik berharap ada Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menjadi payung hukum bagi mereka.

“Mereka ingin ada aturan yang jelas soal langkah yang harus diambil jika terjadi masalah di lingkungan sekolah. Jangan sampai guru selalu berada dalam posisi rentan,” ujar Novan usai pertemuan, Rabu (19/3/2025).

Guru Kerap Dihadapkan pada Tuduhan Hukum

Para pendidik menyoroti berbagai kasus yang menimpa tenaga pengajar, termasuk tuduhan pelanggaran hukum yang sering kali muncul dalam interaksi dengan siswa maupun orang tua murid. Mereka khawatir tanpa perlindungan hukum yang jelas, guru bisa kehilangan otoritas dalam mendidik.

Kasus terbaru di SDN 007 Samarinda menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam audiensi. Dalam kasus tersebut, pelaku mendatangi korban untuk meminta damai. Novan menegaskan bahwa penyelesaian kasus semacam itu tetap bergantung pada keputusan korban.

“Jika korban tidak mau berdamai, maka proses hukum harus tetap berjalan. Kita tidak bisa menyamakan kasus hukum individu dengan upaya pembuatan perda perlindungan tenaga pendidik,” tegasnya.

DPRD Siap Kaji Usulan Perda Perlindungan Guru

Menanggapi permintaan para pendidik, DPRD Kota Samarinda berjanji akan mempertimbangkan usulan Perda Perlindungan Tenaga Pendidik. Regulasi ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi guru, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak tenaga pendidik dan perlindungan terhadap siswa.

Proses pembahasan perda ini masih dalam tahap awal, namun DPRD berkomitmen untuk mengkaji segala aspek agar aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV