Guru Samarinda Minta Perlindungan Hukum, DPRD Pertimbangkan Regulasi

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, (Foto : Fathur/indcyber.com)

Indcyber.com, Samarinda – Maraknya kasus hukum yang menimpa tenaga pendidik di Samarinda memicu kekhawatiran di kalangan guru. Mereka meminta adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum saat menjalankan tugas di sekolah.

Permintaan ini disampaikan langsung kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, dalam audiensi yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda serta perwakilan kepala sekolah. Para tenaga pendidik berharap ada Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menjadi payung hukum bagi mereka.

“Mereka ingin ada aturan yang jelas soal langkah yang harus diambil jika terjadi masalah di lingkungan sekolah. Jangan sampai guru selalu berada dalam posisi rentan,” ujar Novan usai pertemuan, Rabu (19/3/2025).

Guru Kerap Dihadapkan pada Tuduhan Hukum

Para pendidik menyoroti berbagai kasus yang menimpa tenaga pengajar, termasuk tuduhan pelanggaran hukum yang sering kali muncul dalam interaksi dengan siswa maupun orang tua murid. Mereka khawatir tanpa perlindungan hukum yang jelas, guru bisa kehilangan otoritas dalam mendidik.

Kasus terbaru di SDN 007 Samarinda menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam audiensi. Dalam kasus tersebut, pelaku mendatangi korban untuk meminta damai. Novan menegaskan bahwa penyelesaian kasus semacam itu tetap bergantung pada keputusan korban.

“Jika korban tidak mau berdamai, maka proses hukum harus tetap berjalan. Kita tidak bisa menyamakan kasus hukum individu dengan upaya pembuatan perda perlindungan tenaga pendidik,” tegasnya.

DPRD Siap Kaji Usulan Perda Perlindungan Guru

Menanggapi permintaan para pendidik, DPRD Kota Samarinda berjanji akan mempertimbangkan usulan Perda Perlindungan Tenaga Pendidik. Regulasi ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi guru, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak tenaga pendidik dan perlindungan terhadap siswa.

Proses pembahasan perda ini masih dalam tahap awal, namun DPRD berkomitmen untuk mengkaji segala aspek agar aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV

Awang

Recent Posts

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

56 minutes ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

7 hours ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

2 days ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

2 days ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

2 days ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

6 days ago