Masyarakat Terdampak Bencana Harapkan Bantuan Stimulan Lebih Besar

Abdul Rohim Ketua Pansus III DPRD Kota Samarinda. (Foto : Fathur/indcyber.com)

Indcyber.com, Samarinda – Masyarakat terdampak bencana di Samarinda masih menghadapi kendala besar dalam pemulihan pasca-bencana. Keterbatasan anggaran untuk bantuan stimulan bahan bangunan menjadi hambatan utama dalam memperbaiki rumah yang rusak.

Ketua Pansus III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan hal ini usai rapat Pansus dengan BPBD Samarinda di lantai II gedung DPRD Kota Samarinda. Rabu (19/3/2025). Menurutnya, kebutuhan pasca-bencana sudah dikaji oleh tim yang bertugas, termasuk menghitung jumlah bahan bangunan yang diperlukan. Namun, anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat terdampak.

Peran BPBD dan Tantangan Kelembagaan

Selain masalah anggaran, Abdul Rohim juga menyoroti peran BPBD yang tidak hanya bertugas dalam penanggulangan bencana, tetapi juga memiliki tugas tambahan lainnya. Sayangnya, dalam aspek kelembagaan, BPBD masih terkendala regulasi. Kepala BPBD hanya berstatus sebagai pelaksana dan tetap harus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam pengambilan keputusan.

“Kami ingin memastikan BPBD bisa bekerja lebih optimal dalam menangani bencana dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Abdul Rohim.

Dorongan Anggaran Mandatori untuk BPBD

Sebagai solusi, Pansus menyoroti pentingnya alokasi anggaran mandatori bagi BPBD. Di beberapa daerah lain, anggaran sebesar 2% dari APBD sudah dialokasikan khusus untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Jika diterapkan di Samarinda, hal ini diharapkan dapat memperkuat peran BPBD dalam memberikan bantuan dan melakukan langkah-langkah preventif.

Abdul Rohim mencontohkan upaya BPBD di Tanah Merah, di mana normalisasi anak sungai yang dilakukan tidak hanya membantu mengurangi risiko banjir, tetapi juga membuka kembali 50 hektare lahan pertanian yang sebelumnya tidak bisa digarap.

Saat ini, revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait kebencanaan masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Pansus akan terus mengkaji aturan ini agar dapat diterapkan secara efektif, sehingga masyarakat terdampak bencana mendapatkan perlindungan dan bantuan yang lebih optimal.

Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV

Awang

Recent Posts

Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polsek Tabang, Terlapor Persetubuhan Anak Dilaporkan Kabur Tengah Malam

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kecamatan Tabang,…

2 days ago

Dugaan Persetubuhan Anak di Tabang Kukar Berlangsung Dua Tahun, Orang Tua Tolak Damai Rp40 Juta dan Terlapor Diduga Kabur

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat…

2 days ago

Membedah Sisi Gelap Penganiayaan Brutal Berujung Pembunuhan di Tabang

TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…

5 days ago

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

5 days ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

5 days ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

7 days ago