Kepala Satpol PP Samarinda Tegaskan Tidak Ada Penebusan Barang Bukti

Kepala Satpol PP Samarinda Tegaskan Tidak Ada Penebusan Barang BukKepala Satpol PP Kota Samarinda memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan rapat di Gedung DPRD Kota Samarinda terkait penertiban dan pengelolaan barang bukti hasil operasi penegakan perda, Kamis (5/2/2026). Foto: Fathur 

Samarinda,Indcyber.com — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa tidak ada praktik penebusan barang bukti dalam setiap penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Hal itu disampaikan Anis kepada wartawan saat menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan Satpol PP.

Menurutnya, masyarakat diminta tidak menyampaikan informasi yang tidak jelas dan tidak akurat. Ia menegaskan Satpol PP memiliki ratusan personel, sehingga apabila ada dugaan pelanggaran, masyarakat diminta menyebutkan identitas oknum yang dimaksud.

“Satpol itu ada 439 anggota. Jadi kalau ada informasi, harus jelas. Jangan hanya menyebut Satpol secara umum. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan Satpol untuk memungut sesuatu, laporkan. Saya akan proses dan laporkan ke Wali Kota,” ujarnya.

Anis menjelaskan, barang bukti hasil penertiban digunakan untuk kepentingan proses hukum dan tidak dapat diambil sembarangan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Sementara itu, barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti dagangan yang mudah rusak dan tidak diambil dalam beberapa hari, dapat dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya diberi kesempatan untuk mengambil barang yang disita dengan menunjukkan identitas diri serta mengikuti prosedur yang ditetapkan.

“Tidak ada penebusan uang. Kalau ada yang meminta, laporkan dan sebutkan siapa orangnya,” tegas Anis.

Penulis: Fathur  | Editor : Awang

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

1 day ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

1 day ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago