Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Ingatkan Pemkab Bijak Kelola Proyek di Tengah Defisit Hampir Rp1 Triliun

Indcyber.com, Tenggarong, – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, angkat bicara terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2025 yang mendekati angka Rp1 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari situasi nasional, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami defisit.

“Lebih baik dipikirkan dulu secara matang baru dilaksanakan kegiatan yang dimaksud. Dari pada nanti anggaran tidak bisa terbayarkan, lebih baik diantisipasi sejak awal. Jadi ketersediaan anggarannya dulu di-clear-kan, baru proyek atau kegiatan dilaksanakan,” ujar Yani.

Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah daerah harus lebih berhati-hati agar pelaksanaan pembangunan, terutama proyek fisik, tetap bisa dipertanggungjawabkan pembayarannya. Ia mengingatkan bahwa proyek yang sudah dilelang dan dikerjakan harus menjadi prioritas, sementara yang belum berjalan sebaiknya ditunda sampai ada kepastian anggaran.

“Untuk kegiatan yang sudah terlelang karena sudah dikerja tentu jadi prioritas. Tapi kalau yang belum, jangan dulu dilaksanakan. Kecuali anggarannya memang sudah ada kesepakatan dan disediakan. Umumnya kontraktor setelah bekerja tentu meminta dibayar. Kalau anggarannya tidak tersedia, bagaimana pemerintah bisa membayar? Itu yang berisiko menimbulkan utang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yani menyebutkan bahwa DPRD Kukar akan mengambil langkah antisipatif dengan menggelar rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendatang. Rapat tersebut akan membahas prognosis keuangan daerah sekaligus mengkaji ulang kebijakan anggaran.

“Supaya tidak terjadi utang yang begitu besar, apalagi defisit mendekati Rp1 triliun. Untuk angka pastinya nanti dibahas bersama BPKAD. Yang jelas, langkah DPRD adalah mengundang pemerintah kabupaten agar mempresentasikan kondisi keuangan sekaligus mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Dengan kondisi ini, DPRD Kukar menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta disiplin fiskal agar program pembangunan tidak terbebani utang di masa mendatang.(AJ)