Komisi II DPRD Samarinda Evaluasi Kinerja OPD dan Optimalisasi PAD

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan keterangan kepada wartawan usai agenda rapat di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (5/2/2026), terkait rencana evaluasi kinerja OPD mitra kerja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Foto: Fathur)

Samarinda, Indcyber.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda berencana memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk melakukan evaluasi kinerja awal tahun. Pemanggilan tersebut dijadwalkan dimulai dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kemudian dilanjutkan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada pekan berikutnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan agenda rutin DPRD dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja OPD, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan pada Kamis (5/2/2026).

Menurut Iswandi, selain OPD, Komisi II juga akan mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perumda Varia Niaga Samarinda yang telah beroperasi sekitar satu tahun. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja perusahaan daerah tersebut.

Ia mengatakan, penilaian tidak hanya difokuskan pada aspek keuntungan usaha, tetapi juga pada peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Samarinda. Dengan demikian, keberadaan perusahaan daerah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Iswandi menambahkan, proses evaluasi membutuhkan data yang lengkap dari setiap OPD. Karena itu, Komisi II telah meminta data awal sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja yang akan digelar dalam waktu dekat.

Salah satu fokus evaluasi adalah kontribusi pajak daerah dari berbagai sektor penerimaan. DPRD ingin mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar, sektor yang mencapai target, serta sektor yang masih belum optimal.

Melalui pemetaan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda berharap dapat menemukan potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal. DPRD juga akan mendorong OPD terkait agar lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Iswandi menegaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Jika PAD mampu mencapai sekitar 50 persen dari struktur APBD, maka ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang dan keuangan daerah menjadi lebih mandiri.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang