PMII Sampaikan Aspirasi Penataan UMKM Polder Air Hitam ke DPRD Samarinda

Taupik Udin dari PMII Samarinda menyampaikan keterangan kepada awak media usai sharing bersama DPRD Kota Samarinda terkait penataan pelaku UMKM di kawasan Polder Air Hitam, Kamis (5/2/2026). Foto: Fathur 

Samarida, Indcyber.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan aspirasi terkait penataan pelaku UMKM di kawasan Polder Air Hitam saat melakukan sharing bersama DPRD Kota Samarinda pada Kamis, 5 Februari 2026. PMII menegaskan posisinya sebagai penyambung lidah masyarakat dan pelaku UMKM dalam proses penataan tersebut.

Hal itu dijelaskan oleh PMII Taupik Udin kepada awak media usai pertemuan. Ia mengatakan, kebijakan penataan UMKM sepenuhnya berada di tangan pemerintah, sementara PMII berperan mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara bertahap.

Menurut Taupik, pemerintah melalui Dinas UMKM, camat, dan lurah telah melakukan pengukuran lokasi sebagai bagian dari proses penataan. Pemerintah juga menyiapkan titik sementara bagi pedagang untuk berjualan di area dekat PMII yang dinilai tidak mengganggu aktivitas kendaraan, termasuk jalur mobil pengangkut sampah.

Ia menambahkan, kawasan taman di sekitar tong sampah tetap difungsikan sebagai ruang publik dan tempat bermain anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk parkir maupun berjualan.

PMII bersama pelaku UMKM juga telah melakukan konsolidasi terkait kebersihan lingkungan. Para pedagang sepakat menyediakan tempat sampah di setiap lapak dan membersihkan area setelah selesai berjualan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Sebanyak 62 pelaku UMKM direncanakan akan ditata di lokasi sementara dengan konsep lapak yang dipetak-petak menyerupai kawasan Citra Niaga. Penataan ini diharapkan menjadi solusi sementara sambil menunggu rencana pengembangan kawasan Polder Air Hitam ke depan.

Taupik Udin menegaskan PMII akan terus mengawal persoalan tersebut bersama DPRD dan pemerintah kota agar penataan kawasan Polder Air Hitam dapat berjalan tertib serta tetap memperhatikan kepentingan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar.

Penulis: Fathur  | Editor: Awang

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

1 day ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

1 day ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago