Komisi III DPRD Samarinda Pastikan Sampah Bukit Pinang Tertata dengan TPS Baru

SAMARINDA , Indcyber.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda menindaklanjuti laporan warga terkait TPS ilegal di Bukit Pinang dengan meninjau langsung lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan OPD terkait, Rabu (14/1/2026). Langkah ini bertujuan menertibkan sampah, menghadirkan TPS baru, dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih tertata bagi warga setempat.

Anggota Komisi III, Muhammad Andriansyah atau Aan, menjelaskan bahwa TPS ilegal di kawasan Bukit Pinang telah lama menimbulkan masalah kebersihan dan kenyamanan warga. Sebagai langkah awal, DLH menyediakan tiga unit bak sampah statis agar sampah tidak lagi dibuang sembarangan di pinggir jalan. Selain itu, pihak terkait akan berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk izin pemanfaatan sementara.

“Target jangka pendek kita, setidaknya selama tiga bulan ke depan, sampah tidak lagi berserakan di jalan,” ujar Aan.

Solusi Jangka Panjang

Untuk penanganan permanen, Komisi III bersama DLH dan PUPR berencana meninjau dan menetapkan lokasi TPS baru di Jalan Wangi, tepat di depan kantor lurah, yang sudah dilengkapi fasilitas insinerator. TPS terintegrasi insinerator ini akan memudahkan pengelolaan sampah, mulai pemilahan hingga pembakaran residu yang tidak dapat dimanfaatkan.

“Ke depan, TPS dan insinerator akan berada di satu kawasan. Sampah dipilah, residunya langsung bisa dibakar. Memang belum maksimal, tapi kita mulai pelan-pelan,” jelas Aan.

TPS baru juga direncanakan digabung dengan TPS di Jalan Padat Karya, sehingga tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan. Komisi III menekankan peran aktif masyarakat, kelurahan, dan petugas DLH untuk pengawasan 24 jam.

Penegakan Aturan

Aan menegaskan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, termasuk melalui kendaraan, akan ditindak tegas. DLH kini memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga sanksi sesuai perda dan perwali bisa langsung diterapkan.

“Kalau ada yang buang sampah ilegal, bisa difoto atau direkam, lalu dilaporkan. Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan,” tegasnya.

Standarisasi TPS

Ke depan, Komisi III DPRD Samarinda mendorong standarisasi TPS seperti di kawasan Mulawarman dan Bengkuring, dengan sistem operasional malam hari, pembersihan rutin pagi hari, serta pengelolaan higienis dan tertutup. Dengan demikian, TPS tidak lagi identik dengan bau dan kesan kumuh.

“Merubah perilaku memang tidak mudah, tapi kita optimistis bisa. Yang penting ada langkah nyata dan berkelanjutan,” pungkas Aan.

Penulis: Fathur | Editor: Awang

Awang

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

1 day ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

1 day ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago