TENGGARONG, indcyber.com — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, melayangkan desakan keras kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah intervensi nyata terkait status lahan eks 8 perusahaan di bawah naungan Kalpataru Group. Meski izin operasional perusahaan-perusahaan tersebut telah dicabut, kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih melekat dinilai menjadi “duri dalam daging” yang menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat.
Tidak sekadar mangkrak, aset lahan seluas ribuan hektare itu kini menjelma menjadi bom waktu konflik pertanahan.
HGU Hidup, Rakyat Tertindas: Pembangunan Dikangkangi Status Administratif!
Dalam keterangannya, Ahmad Yani menyoroti ironi di balik status lahan terlantar tersebut. Menurutnya, eksistensi HGU yang masih aktif meski izin usahanya sudah mati membuat ruang gerak pemerintah maupun masyarakat menjadi mati suri.
“Sudah tidak bertanggung jawab dan bahkan kan sudah dicabut. Jadi 8 perusahaan Kalpataru Group itu kan sudah dicabut izinnya dan melekat masih ada HGU yang berlaku,” tegas Ahmad Yani.
Ia menegaskan, kondisi ini membuat lahan tersebut steril dari segala bentuk aktivitas produktif. Padahal, Kukar membutuhkan ruang-ruang ekonomi baru untuk kesejahteraan masyarakat luas.
“Ini menjadi tugas kita adalah karena kan tidak bisa ada pembangunan, tidak ada hal-hal yang produktif di lahan itu kalau masih status HGU. Sementara kan terlantar,” tambahnya.
Bongkar 3 Dosa Besar HGU Kalpataru Group: Dari Sertifikat Rakyat Hingga “Kangkangi” Pembebasan Lahan!
DPRD Kukar mencatat ada tiga persoalan krusial dan mendesak yang harus segera diselesaikan lewat jalur hukum dan administratif:
-
Sertifikat Masyarakat Dicaplok HGU: Celakanya, di atas lahan yang dibebani HGU tersebut, banyak dijumpai kepemilikan sah berupa sertifikat tanah milik warga setempat. Hal ini memicu ketakutan akan ancaman penggusuran dan kriminalisasi agraria.
-
Dugaan HGU “Cacat Hukum”: Ahmad Yani mengungkap indikasi pelanggaran masa lalu di mana HGU terbit tanpa adanya proses ganti rugi atau pembebasan lahan yang jelas kepada masyarakat pemilik tanah asli.
-
Pemicu Konflik Horizontal: Konflik kepentingan dan pertanahan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan menjadi pemicu instabilitas sosial di tingkat daerah.
Strategi Tegas DPRD Kukar: Desak Penetapan Lahan Terlantar!
Sebagai langkah taktis, Ahmad Yani mendorong sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan DPRD untuk segera memproses pencabutan HGU bermasalah ini. Jalan pembuka utamanya adalah dengan mendorong pengakuan resmi bahwa kawasan tersebut merupakan lahan terlantar.
“Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui DPRD adalah memohon supaya ini dilakukan pencabutan HGU dengan dimulai dengan pengakuan bahwa itu adalah lahan yang terlantar,” jelasnya.
DPRD Kukar berkomitmen mengawal penuh persoalan ini hingga tuntas. Tujuannya satu: memastikan aset-aset negara dan hak-hak rakyat tidak lagi disandera oleh korporasi nakal yang mangkir dari tanggung jawab.
“Yang tentu kita berharap ini tidak terjadi karena ada HGU yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu menjadi soal kita sehingga kita harap ini bisa kita selesaikan,” pungkas Ahmad Yani dengan nada tegas.(Advertorial/DPRD Kukar)