Longsor Putus Akses Kubar–Mahulu, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Segera Bertindak

Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menegaskan pentingnya percepatan perbaikan jalan nasional di Kubar–Mahulu demi kelancaran mobilitas warga pedalaman.

Indcyber.com, Samarinda — Akses darat utama penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, kembali lumpuh total akibat longsor hebat yang terjadi di kawasan Kenalung, Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, pada Minggu (13/4/2025).

Peristiwa tersebut mengakibatkan badan jalan nasional ambles parah hingga tak dapat dilalui kendaraan, memutus satu-satunya jalur vital masyarakat di pedalaman Kaltim.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah pusat. Ia meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera menurunkan tim teknis ke lokasi untuk mengatasi dampak longsor.

“Saya minta BBPJN segera turunkan tim ke lokasi. Jangan tunggu berlarut-larut. Warga di Mahulu bisa terisolasi kalau lambat tanggap,” kata Ekti, ditemui usai rapat di DPRD Kaltim, Jumat (25/4/2025).

Ekti mengungkapkan, ini bukan kali pertama jalur tersebut mengalami longsor. Ia menilai pembangunan jalan nasional selama ini belum mempertimbangkan serius risiko geologi dan kondisi cuaca ekstrem.

“Harus ada pemetaan titik rawan dan pengawasan rutin. Jalur ini bukan jalan biasa, ini urat nadi ekonomi dan sosial warga pedalaman,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Selain mendorong pembukaan jalur alternatif darurat, Ekti juga mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan permanen. Ia menekankan bahwa pendekatan tambal sulam tidak lagi memadai untuk kawasan rentan longsor seperti ini.

“Kalau cuma ditambal, nanti nunggu longsor lagi. Harus dibangun ulang dengan konstruksi tahan beban berat dan curah hujan tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung jalur Barong Tongkok–Mentiwan sepanjang 20,4 kilometer yang kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Menurut Ekti, status jalan nasional seringkali menjadi penghambat, karena pemerintah daerah tidak memiliki wewenang langsung untuk melakukan perbaikan darurat.

“Makanya saya minta BBPJN fokus dulu satu titik, biar hasilnya maksimal. Jangan semua mau ditangani sekaligus tapi setengah-setengah, akhirnya rusak lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim memastikan telah menyiapkan notulensi resmi untuk dikirim ke Kementerian PUPR, dengan harapan usulan perbaikan jalan nasional di Kubar dan Mahulu dapat segera masuk dalam APBN perubahan tahun ini.

Ekti turut menyoroti kondisi jalan nasional di dalam kota Sendawar, ibu kota Kubar, yang menunjukkan ironisnya pengelolaan jalan nasional di wilayah tersebut.

“Ironis. Di dalam kota Sendawar saja statusnya jalan nasional. Pemkab atau Pemprov seringkali tidak bisa bergerak cepat dalam keadaan darurat karena ini kewenangan pusat,” keluhnya.

Meski demikian, Ekti mengapresiasi langkah cepat BBPJN yang telah membuka jalur alternatif sementara. Namun, ia mengingatkan, solusi jangka panjang tetap harus diutamakan.

“Yang dibutuhkan bukan reaktif, tapi preventif. Bangun jalan dari awal dengan konstruksi kuat. Jangan tunggu longsor baru sibuk,” tandasnya.

Diketahui, gangguan akses di jalur Kubar–Mahulu tak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi di dua kabupaten tersebut.

Reporter: Yowan | Editor : Fathur | ADV