OTT Kepala UPT laboratorium Kontruksi DPU Kubar

INDCYBER.COM, SENDAWAR – Satuan Reskrim Polres Kutai Barat (Kubar), melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap kepala kantor Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Laboratorium Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kubar.

Hal ini disampaikan Kapolres Kubar, AKBP. I Putu Yuni Setiawan dalam Konpres nya di Mapolres Kubar, Selasa (9/10/2018) siang.

Dalam keterangan Pers nya Kapolres menyampaikan bahwa hasil tangkap tangan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisal NB, umur 40 Tahun, laki – laki, Alamat Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, salah satu pejabat Kepala UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didinas PU.

“ Bukti dari hasil tangkap tangan tersebut berupa uang tunai Rp. 2.700.000, sedangkan yang ada didalam brangkas Rp. 71.500.000,- ,” kata I Putu Yuni Setiawan.

Dikatakan Kapolres, selain itu Satreskrim juga menyita barang bukti 3 bundel Kwitansi tertera mulai bulan Maret hingga Oktober 2018, bukti pembayaran terhadap 362 CV dan PT yang telah melakukan uji tes laboratorium, setelah ditotal jumlah angka dalam kwitansi mencapai RP. 479.690.000,- dikurangi pajak yang dikirim ke Dispenda Rp. 64.891.000,-, maka dana yang masih dipegang oleh tersangka sebesar Rp. 414.799.000,- .

Uang tersebut dari hasil menaikkan tarif biaya restribusi uji tes laboratorium kontruksi dengan membuat sendiri daftar tarif restribusi uji tes tersebut, menaikkan tarif biaya tersebut merupakan dalih dari tersangka untuk operasional yang wajib dibayar oleh para pemohon dalam setiap mengajukan permohonan uji tes.

“ Intinya pelaku menaikkan sendiri tarif restribusi uji tes laboratorium tersebut diluar ketentuan perda Kutai Barat,” ujar Kapolres.

Lanjutnya, disamping itu tersangka tidak pernah memberitahukan kepada para pemohon tarif yang sebenarnya sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kutai Barat, No. 11 tahun 2012 tentang restribusi daerah.

“ Pembayaran pajak ke Dispenda tetap dilakukan secara rutin oleh tersangka sesuai perda, dan kelebihannya disimpan sendiri di Brankas tanpa ada bukti pertanggungjawapan yang jelas,” tuturnya.

Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara, denda minimal 20 juta, maksimal 200 juta. (arf)

 

Redaksi PB

Recent Posts

Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Polsek Tabang, Terlapor Persetubuhan Anak Dilaporkan Kabur Tengah Malam

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Penanganan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kecamatan Tabang,…

2 days ago

Dugaan Persetubuhan Anak di Tabang Kukar Berlangsung Dua Tahun, Orang Tua Tolak Damai Rp40 Juta dan Terlapor Diduga Kabur

KUTAI KARTANEGARA, Indcyber.com — Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mencuat…

3 days ago

Membedah Sisi Gelap Penganiayaan Brutal Berujung Pembunuhan di Tabang

TENGGARONG , indcyber.com — Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi arena pembuktian atas aksi kekerasan barbar yang…

5 days ago

ANAK DIBAWAH UMUR DIPERKOSA BERKALI-KALI HINGGA HAMIL DAN DIGUGURKAN PAKSA, PELAKU BERNAMA AKAS HARUS DIHAJAR HUKUM MAKSIMAL!

SAMARINDA , indcyber.com — Dunia pendidikan dan moralitas kembali dicoreng oleh tindakan biadab yang tidak…

5 days ago

Nyawa Melayang di Tengah Tunggakan BPJS, Pekerja PT Wats Minta Keadilan

INDCYBER.COM, KUTAI KARTANEGARA – Tangis itu pecah di ruang perawatan intensif. Hamidah, istri dari Sapriadi,…

5 days ago

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

7 days ago