TAMBANG ILEGAL MULAI KUASAI TAHURA BUKIT SOEHARTO

Indcyber.com, Samarinda -Kawasan hutan lindung seharusnya dijaga dan dilindungi karena hutan Indonesia merupakan salah satu paru paru dunia dikenal dengan hutan yang sangat luas, tak terkecuali Kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto dulu dikenal asri kini sudah mulai dikuasai oleh tambang ilegal, sungguh sangat ironis karena itu salah satu hutan lindung yang juga salah satu ikon Kaltim.

Untuk mengetahui lebih jelas DPRD Provinsi Kaltim melalui Komisi III memanggil Kementrian ESDM,UPTD TAHURA,Balai Gakkum serta SPORC guna hearing bertempat di gedung E, Selasa(05/05/2018) terkait adanya ilegal mining di Tahura yang di sinyalir sudah berlangsung lama, yang ironisnya lagi Kepala ESDM ketika ditanya soal izin tambang menjawab tidak tegas jadi seolah olah ada dibalik ini semua sampai dibiarkan ada yang merusak kelestarian Tahura.

UPTD Tahura dibawah pimpinan Kepala yang baru langsung bereaksi cepat guna mengirim Tim ke Tahura mengkroscek ke lapangan siapa saja yang ada di lokasi.

“Yang jelas tadi pagi saya sudah langsung mengirimkan personel ke lapangan guna mengecek lapangan, kalau jumlahnya saya kurang tau persis berapa tambang ilegal disana karena saya kan baru. Jadi dengan kepemimpinan saya yang baru ini pelan pelan akan saya benahi semua karena ini tidak semudah yang kita bayangkan, itu kan titisan dari pusat sudah hancur ini benang kusut tidak mudah juga mengurainya, “tutur Rusmadi Kepala UPTD Tahura usai hearing dengan Komisi III di ruang rapat Gedung E karang paci.

Perlu diketahui jika ilegal mining sudah mendapat khusus dari Pemprov Kaltim dan juga DPRD Provinsi Kaltim dalam hal ini Komisi III karena sejak beberapa bulan terakhir aktivitas tambang ilegal ini sudah terdeteksi oleh satelit citra.

“Jujur untuk saat ini kami kekurangan personel dengan mengawasi kawasan seluas itu hanya ada 20 orang dan tahun depan yang pensiun ada tiga orang, kemudian dana operasional juga sangat minim dalam setahun UPTD TAHURA cuma dapat Rp 300 juta sama sekali tidak cukup tapi saya tidak bisa berkecil hati tetap kita berantas pelan pelan namun pasti, “lanjutnya.

Idealnya personel dalam mengawasi hutan seluas itu 50 orang karena Tahura bisa di masuki dari berbagai lini, bisa dari Samboja, Sepaku, Penajam daerah sekitar Tahura.

Sementara itu saat ini sedang ditangani Balai Gakkum wilayah ll Kalimantan dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC)Brigade Enggang Kaltim.

Ditempat terpisah usai memimpin rapat dengan pihak terkait dia menjelaskan bahwa pihaknya telah terjun langsung ke titik lokasi termasuk Samboja beberapa waktu lalu.

“Kita Komisi lll sudah meninjau lokasi menemui warga dan aparat bahwa adanya aktivitas ilegal mining di Kawasan Tahura, jika ada tindakan dari Balai Gakkum dan Polhut, DPRD Kaltim mendukung upaya tindakan tersebut tapi jika itu ilegal mining sudah terjadi beberapa tahun maka ini ada unsur pembiaran atau ketidakpercayaan institusi yang memiliki wewenang untuk menindak, “pungkasnya.

Hearing dipimpin  Ketua Komisi lll H Agus Suwandi didampingi oleh H Herwan Susanto, Baharuddin Demu, Syafruddin, Samsun, Gamalis serta Sapto dihadiri Kepala Kementrian ESDM H Amrullah, Kepala UPTD Tahura Rusmadi, Gakkum dan SPORC.

Yang jadi pertanyaan adakah kemungkinan oknum bermain di belakang ilegal mining Tahura sehingga Pemerintah tidak berdaya mengatasinya? (slamet pujiono)