Viktor Yuan: Pemangkasan DBH, Soal Keadilan Bagi Masyarakat Kaltim

Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (11/11/2025).

Indcyber.com, SAMARINDA — Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Bagi Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, persoalan ini bukan sekadar angka di anggaran, tetapi menyangkut keadilan fiskal dan masa depan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan terbatas di Gedung A lantai 1 Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (11/11/2025), Viktor bersama sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kaltim, termasuk Salehuddin dan Subandi, membahas langkah strategis menanggapi pemangkasan DBH. Hadir pula A. Vendy Meru, Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim).

Forum ini sepakat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim untuk memperdalam pembahasan dampak pemangkasan DBH terhadap keuangan daerah dan program pembangunan.

Viktor Yuan menekankan bahwa Kalimantan Timur memiliki karakteristik unik dibanding provinsi lain, baik dari potensi alam maupun kompleksitas pembangunan. “Masalah pemangkasan DBH harus kita hadapi dengan persatuan masyarakat Kalimantan Timur. DBH adalah representasi kepentingan masyarakat kita, jadi harus dikelola bersama,” ujarnya kepada wartawan usai RDP.

Menurut Viktor, persatuan menjadi kunci agar rencana pembangunan daerah tidak terganggu. “Kalau kita tidak bersatu, banyak rencana kepala daerah dan pengelolaan DBH bisa terhambat. Ini bukan sekadar retorika, tapi strategi penting untuk meningkatkan DBH,” tambahnya.

Dampak pemangkasan DBH, menurut Viktor, sangat luas. Untuk itu, ia mendorong koordinasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Kaltim, seluruh Anggota DPRD Kabupaten dan Kota, Gubernur, Wali Kota, dan kepala daerah lainnya.

“Seluruh stakeholder harus bersatu padu. Tidak boleh ada sekat antara gubernur, wali kota, kepala daerah, atau kepentingan politik tertentu. Semua harus fokus pada kepentingan bersama masyarakat Kaltim,” tegas Viktor.

Ia juga menegaskan perlunya pertemuan strategis untuk mencari solusi baru dalam pengelolaan DBH, agar langkah ke depan lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan di Kalimantan Timur.

“Ini bukan soal politik. Tinggalkan dulu urusan Pilkada atau kepentingan kelompok. Hari ini yang kita perjuangkan adalah hak rakyat Kalimantan Timur, soal keadilan dan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.

Reporter : Fathur | Editor: Awang