Wagub Kaltim Dukung Larangan Flexing Pejabat: “Yang Pantas Dipamerkan Itu Kinerja, Bukan Gaya Hidup”

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri sebuah kegiatan di Pendopo Odah Etam. Selasa (2/9/2025). Foto : Indra

Indcyber.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melarang kepala daerah dan keluarganya memamerkan gaya hidup mewah atau melakukan flexing. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat relevan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sensitif.

Larangan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Seno Aji langsung merespons positif arahan tersebut.

“Itu arahan yang tepat dari Pak Mendagri. Sebagai pejabat, kita harus peka terhadap situasi masyarakat. Bukan malah sibuk pamer,” ujar Seno saat ditemui di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu (3/9/2025).

Seno menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan flexing, karena menurutnya esensi seorang pejabat publik adalah bekerja dan melayani rakyat, bukan mempertontonkan kekayaan.

“Saya pribadi tidak pernah flexing, karena memang tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Kita ini diberi amanah rakyat untuk bekerja, bukan untuk pamer. Apalagi saya dari Partai Gerindra, arahan Pak Prabowo jelas: turun ke bawah, dekat dengan rakyat,” tegasnya.

Fokus pada Kinerja, Bukan Citra

Wagub juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim—mulai dari kepala dinas hingga kepala biro—untuk lebih fokus pada hasil kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program-program pembangunan jauh lebih penting daripada sekadar pencitraan.

“Kalau mau flexing, ya flexing kinerja saja. Misalnya program bantu UMKM berhasil, pengentasan stunting tercapai, atau inflasi daerah turun, itu yang layak dipublikasikan,” ujarnya.

Seno menilai bahwa pamer kemewahan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, apalagi di tengah upaya serius pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga menegaskan akan bertindak tegas jika ada pejabat Pemprov Kaltim yang melanggar arahan Mendagri tersebut, termasuk yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.

“Kalau ada kepala dinas atau pejabat lain yang tiba-tiba flexing atau pamer jalan-jalan ke luar negeri, pasti kita evaluasi. Kalau perlu, langsung kita rolling,” tegasnya.

Perjalanan Luar Negeri Dibatasi

Selain larangan flexing, Mendagri juga menginstruksikan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat daerah. Kebijakan ini pun disambut dan ditegaskan kembali oleh Wakil Gubernur Kaltim.

“Kemarin saat rakor, Pak Mendagri menyampaikan bahwa untuk sementara, tidak ada izin perjalanan ke luar negeri bagi pejabat daerah, kecuali untuk keperluan pribadi seperti umrah atau ziarah ke tempat suci,” jelasnya.

Seno menilai, pembatasan tersebut penting agar seluruh perhatian dan energi birokrasi daerah tercurah pada penyelesaian persoalan-persoalan mendesak di tengah masyarakat.

Arah Pembangunan: Rakyat yang Utama

Menutup pernyataannya, Seno Aji kembali menekankan bahwa arah pembangunan di Kalimantan Timur harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan pencitraan atau gaya hidup mewah pejabat.

“Kita ini diamanahi rakyat untuk bekerja, bukan untuk pamer. Mari kita tunjukkan prestasi melalui kinerja, bukan gaya hidup,” pungkasnya.

Reporter: Indra | Editor : Fathur