Categories: BERANDAPolitics

BOCW Ingatkan Pemerintah Kaltim: Jangan Buat Kebijakan yang Jauh dari Rakyat

Indcyber.com, Samarinda – Ketua Harian Borneo Corruption Watch (BOCW), Aminuddin Mapparessa, mengingatkan keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim agar berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Aminuddin, program yang dilabeli sebagai prioritas harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas atau proyek seremonial yang justru jauh dari kepentingan publik.

 “Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang tidak menyentuh masyarakat. Aspirasi rakyat harus menjadi dasar, bukan sekadar kepentingan elite atau kelompok tertentu,” tegas Aminuddin.

BOCW menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, lebih bijaksana dan berpijak pada aspek sosial ketika menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengingatkan, pembangunan yang tidak terarah dan tidak pro-rakyat hanya akan memicu ketidakpercayaan publik, bahkan berpotensi melahirkan masalah hukum di kemudian hari.

Aminuddin juga menegaskan bahwa kebijakan yang salah arah sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat. Pemerintah daerah dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.

“Jangan main-main dengan perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan adalah tanggung jawab besar, dan rakyat berhak menagih hasilnya,” tutupnya.(red)

indcyber

Recent Posts

KONTROVERSI PERUBAHAN TRASE JALAN PROVINSI KALTIM DI KABUPATEN PASER

Paser, indcyber.com - Berdasarkan dokumentasi produk jurnalistik yang beredar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud secara…

18 hours ago

Topeng Seremonial di Gentung Temiang dan Jejak Pelanggaran Hukum di Balik Megaproyek Venue Porprov VIII Kaltim

TANAH GROGOT, indcyber.com — Dentuman kembang api, atraksi ratusan drone, dan kemegahan tari kolosal pada…

19 hours ago

Skandal Hibah Rp175 Miliar KONI Kaltim: Bobrok Pengawasan Dispora dan Indikasi Pelanggaran Hukum Melawan Peraturan

SAMARINDA , indcyber.com— Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp175 miliar…

1 day ago

GURITA BISNIS GELAP BBM ILEGAL PT TRISAKA ADI RAJASA DI GRESIK KEMBALI DIKULITI, RUNTUHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ATAS PENDERITAAN WARGA

Gersik, indcyber.com - Dunia penegakan hukum dan rantai pasok energi nasional kembali diguncang oleh borok…

5 days ago

NERAKA DI LAHAN PT SKM: Nikmati Hasil Bumi Tapi Nol Sarana Karhutla, Sanksi Cabut Izin Total Jadi Pukulan Telak Korporasi Nakal!

JAKARTA, INDCYBER.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah hukum paling…

5 days ago

KEGELAPAN ANGGARAN HUTAN KALTIM 2025 — KEMANA LARINYA DANA REBOISASI RP146,67 MILIAR?

SAMARINDA, indcyber.com — Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada di…

6 days ago