Indcyber.com, Samarinda – Ketua Harian Borneo Corruption Watch (BOCW), Aminuddin Mapparessa, mengingatkan keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim agar berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.
Menurut Aminuddin, program yang dilabeli sebagai prioritas harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas atau proyek seremonial yang justru jauh dari kepentingan publik.
“Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang tidak menyentuh masyarakat. Aspirasi rakyat harus menjadi dasar, bukan sekadar kepentingan elite atau kelompok tertentu,” tegas Aminuddin.
BOCW menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, lebih bijaksana dan berpijak pada aspek sosial ketika menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengingatkan, pembangunan yang tidak terarah dan tidak pro-rakyat hanya akan memicu ketidakpercayaan publik, bahkan berpotensi melahirkan masalah hukum di kemudian hari.
Aminuddin juga menegaskan bahwa kebijakan yang salah arah sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat. Pemerintah daerah dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.
“Jangan main-main dengan perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan adalah tanggung jawab besar, dan rakyat berhak menagih hasilnya,” tutupnya.(red)
