2019 MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR HARUS LEBIH BAIK DAN SEJAHTERA DARIPADA SEKARANG

Indcyber.com, Samarinda -Tahun 2019 merupakan suhu politik para caleg DPR baik di tingkat Kota Kabupaten, Provinsi dan Pusat semakin panas belum lagi persaingan pencalonan Anggota DPD RI, tak terkecuali suhu politik pencalonan anggota legislatif dari berbagai partai sudah mulai bermunculan kendati pendaftaran masih ada kurun waktu satu bulan ke depan yakni tepatnya tanggal 4 Juli untuk pendaftaran caleg akankah di buka KPU Provinsi Kaltim.

Sementara itu dari kubu Partai moncong putih telah menyiapkan kader kader utamanya dan terbaik untuk bertarung di pemilihan anggota legislatif, salah satunya adalah kader sejati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kaltim Drs. Yakob Manika yang notabane saat ini masih duduk di Karang Paci dengan tujuan utama memperjuangkan masyarakat Kaltim agar hidupnya lebih layak, sejahtera dan bermartabat.

Berbekal sebagai Kader Utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan inilah Yakob Manika merasa terpanggil kembali berjuang, bertarung di Pileg tahun depan karena selama duduk di kursi Dewan kurang lebih hampir lima tahun merasa belum berbuat maksimal ke masyarakat Kaltim.

“Jujur saja selama saya duduk di dewan kurang lebih lima tahun saya merasa belum berbuat banyak, maka dari itu saya pribadi terpanggil kembali untuk mewakili masyarakat Kaltim memperjuangkan hak haknya sebagai warga negara Indonesia,terutama dalam bidang kesejahteraan untuk periode lima tahun kedepan(2019-2023) ,”ungkap Yakob Manika ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (04/06/2018)

Ketika disinggung tentang saat ini larangan anggota Dewan bermain proyek, dia menegaskan sangat setuju dengan peraturan tersebut dengan dalih karena anggota Dewan bukan ngurusi proyek tapi ngurusi masyarakatnya agar dapat hidup layak, sejahtera dan bermartabat ke depannya.

Kemudian kenapa alasan selanjutnya dia maju kembali tahun depan, karena ingin bersama sama mengawasi perizinan tambang, perumahan yang saat ini dinilai lemah pengawasan hingga gampang memberikan izin tanpa melihat dampak bagi warga sekitar.

“Dengan tidak bermain proyek secara otomatis akan fokus kepada pelayanan kepada masyarakat dengan arti kita akan sama sama mengawasi pemerintah dalam mengeluarkan izin dari para investor karena saya menilai Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim sangat mudah dalam memberikan izin sehingga dampak buruk ke warga sangat besar, sebagai contoh jika hujan tiba Samarinda ini “karam”,semua perlu diperbaiki biar masyarakat tidak selalu kena dampaknya, “lanjutnya

Samarinda sebenarnya sudah tidak layak lagi karena begitu hujan tiba kita masyarakat sudah was was terutama bagi yang sering kebanjiran, apakah ini bukti Pemerintah terlalu seenaknya memberikan izin, jawabannya tentu ada pada Kepala Daerah.

“Oleh karena itu saya tegaskan lagi saya merasa terpanggil kembali, apalagi PDI P adalah benteng utama dari Negara Pancasila NKRI karena sekarang banyak rongrongan, kita sebagai warga negara Indonesia harus teguh bersatu, kita harus mempertahankan agar tetap utuh, aman, tenteram di Indonesia ini,saya ingin tahun 2019 pembangunan Kaltim pasca Migas dan Batu bara lebih baik, Sejahtera dan Bermartabat ke depannya,NKRI harga Mati “pungkas Yakob Manika yang juga Ketua IKAT(Ikatan Keluarga Tana Toraja Samarinda)sekaligus Caleg PDI P dapil Kaltim ini dengan nada tegas. (slamet pujiono/adv)

Redaksi

Recent Posts

Kanwil Kemenkumham Kaltim Tegaskan PT Kalimanis Plywood Industries Tidak Terdaftar di Database AHU Online

​SAMARINDA. Indcyber.com— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur secara…

7 days ago

Keadilan untuk Musliadi! Menakar Celah Hukum Putusan NO PN Samarinda dan Ujian Nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

SAMARINDA , indcyber.com— Ironi penegakan hukum di ruang peradilan kembali menguji rasa keadilan publik. Musliadi,…

1 week ago

DPR KETOK PALU, SUYUDI ARIO SETO RESMI GANTIKAN LISTYO SIGIT

JAKARTA, indcyber.com  — DPR RI resmi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan…

1 week ago

KAWAT 2 SENTIMETER DI JANTUNG, 14 KALI MEDIASI, Rp5 MILIAR TAK TERWUJUD

Skandal RSUD AWS Membuka Pertanyaan Lebih Besar: Ketika Pelayanan Publik Terjebak Budaya Kekuasaan dan “Bisnis…

1 week ago

Operasi Jalur Hitam Batu Bara Samarinda, Izin TUKS PT Bara Kumala Kedaluwarsa, Aktivitas Bongkar Muat Berpotensi Ilegal!

SAMARINDA. Indcyber.com — Praktik pengangkutan dan bongkar muat batu bara di kawasan Pelabuhan Samarinda berada…

1 week ago

Skenario “Penyelamat” di Balik Pencairan Rp700 Juta TPAK: Pengakuan Hudali Mukti Singkap Indikasi Pelanggaran Hukum Sistematis

Samarinda. Indcyber.com — Dalih kepedulian sosial kembali menjadi tameng klasik dalam kasus dugaan penyimpangan dana…

2 weeks ago